BALIKPAPAN.NIAGA.ASIA – Rangkaian pembahasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2026 resmi dimulai, ditandai dengan digelarnya Rapat Paripurna ke-1 Masa Sidang I Tahun Sidang 2025/2026 oleh DPRD Kota Balikpapan, Jumat 12 September 2025, di Lantai 8 Gedung Parkir Klandasan.
Rapat dipimpin Ketua DPRD Balikpapan, Alwi Al Qadri, dan dihadiri oleh Wakil Wali Kota Balikpapan, Bagus Susetyo, mewakili Wali Kota Rahmad Mas’ud.
Agenda utama sidang ini adalah penyampaian Nota Penjelasan Wali Kota mengenai Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) APBD 2026.
Alwi Al Qadri menekankan sidang paripurna ini adalah awal dari rangkaian panjang proses politik anggaran di Balikpapan.
“Paripurna hari ini merupakan langkah awal pembahasan APBD 2026. Sebelumnya, Pemkot dan DPRD telah menyepakati KUA-PPAS, termasuk kontrak tahun jamak untuk pembangunan rumah sakit baru di Balikpapan Timur. Setelah nota penjelasan disampaikan Wali Kota, pembahasan selanjutnya akan dilanjutkan melalui pemandangan umum fraksi-fraksi hingga pendapat akhir,” kata Alwi.
Menurut Alwi, masukan dari seluruh fraksi DPRD akan menjadi kunci dalam memastikan rancangan APBD 2026 benar-benar menyentuh kebutuhan masyarakat.
“Fraksi-fraksi DPRD akan memberikan pandangan umum sebagai bentuk masukan, kritik, maupun saran yang konstruktif. Itu semua nantinya menjadi rekomendasi penting bagi Pemkot dalam menyusun kebijakan anggaran,” tambahnya.
Sementara itu, Wakil Wali Kota Bagus Susetyo, yang membacakan Nota Penjelasan Wali Kota, menegaskan APBD bukan sekadar kumpulan angka, tetapi amanah besar dari rakyat yang harus dikelola dengan penuh tanggung jawab.
“Saya hadir di sini bukan sekadar membacakan angka-angka. Setiap rupiah dalam APBD adalah titipan rakyat yang wajib kita kelola sebaik-baiknya demi kesejahteraan bersama,” ujarnya.
Bagus menjelaskan bahwa penyusunan APBD 2026 mengusung tema pembangunan daerah “Pemantapan seluruh sektor pembangunan menuju masyarakat sejahtera, mandiri, dan modern.”
Tema ini sekaligus memperkuat posisi strategis Balikpapan sebagai kota penyangga utama Ibu Kota Nusantara (IKN).
Adapun proyeksi pendapatan daerah tahun 2026 ditargetkan mencapai Rp3,83 triliun, terdiri dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) Rp1,58 triliun, dengan kontribusi terbesar dari pajak daerah Rp1,33 triliun.
Pendapatan transfer Rp2,25 triliun, baik dari pemerintah pusat maupun antar daerah. Lain-lain pendapatan daerah yang sah Rp4,5 miliar, sebagian besar berasal dari hibah pemerintah pusat.
Sementara itu, belanja daerah 2026 direncanakan sebesar Rp4,28 triliun, dengan prioritas utama pada peningkatan layanan dasar di bidang pendidikan, kesehatan, perlindungan sosial, pembangunan infrastruktur perkotaan (pengendalian banjir, air bersih, transportasi publik), serta penguatan ekonomi lokal berbasis UMKM, pariwisata, dan ekonomi kreatif yang terintegrasi dengan pengembangan IKN.
Tidak hanya itu, APBD 2026 juga menekankan ketahanan pangan melalui pembangunan pasar rakyat dan stabilisasi harga bahan pokok, serta tata kelola pemerintahan berbasis digital yang transparan dan akuntabel.
Meski demikian, Bagus mengakui masih ada tantangan dalam penyusunan APBD, antara lain keterbatasan ruang fiskal untuk belanja modal serta ketergantungan tinggi pada transfer pusat.
Untuk menutup defisit sekitar Rp450 miliar, Pemkot akan mengoptimalkan pembiayaan daerah, termasuk pemanfaatan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) 2025.
Namun demikian, Bagus tetap optimistis tantangan tersebut dapat diatasi dengan kolaborasi bersama DPRD dan partisipasi masyarakat.
“Dengan kerja sama yang erat antara pemerintah kota, DPRD, dan dukungan masyarakat, kita bisa menghadapi keterbatasan ini dengan penuh optimisme,” jelas dia.
Di akhir paparannya, Bagus menyampaikan apresiasi atas peran seluruh pihak yang menjaga keamanan dan stabilitas kota.
“Berkat sinergi bersama TNI, Polri, dan masyarakat, Balikpapan senantiasa menjadi kota yang aman, nyaman, dan kondusif, baik untuk investasi maupun kehidupan warganya,” demikian Bagus.
Penulis: Heri | Editor: Saud Rosadi
Tag: APBD BalikpapanBalikpapandprd balikpapanKeuanganPemkot Balikpapan