Sekda Kaltim Sentil OPD Soal Pemenuhan Data Belum 100 Persen

Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Timur, Sri Wahyuni saat menyampaikan sambutan dan membuka kegiatan Forum Satu Data Kaltim 2025 di Novotel Balikpapan, Kamis 2 Oktober 2025. (niaga.asia/Heri)

BALIKPAPAN.NIAGA.ASIA — Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Timur, Sri Wahyuni, membuka Forum Satu Data Kaltim 2025 di Novotel Balikpapan, Kamis 2 Oktober 2025.

Forum itu digelar sebagai wadah koordinasi dan sinkronisasi data statistik dan geospasial di seluruh perangkat daerah provinsi dan kabupaten/kota, untuk mendukung perencanaan pembangunan berbasis data.

“Atas nama Pemerintah Provinsi Kaltim, kami mengapresiasi dan menyambut baik kegiatan Forum Satu Data ini, yang menjadi kegiatan fundamental bagi perencanaan pembangunan di provinsi maupun kabupaten dan kota,” ujar Sri Wahyuni.

Sri forum ini tidak hanya bertujuan untuk pemenuhan data, tetapi juga untuk memastikan kualitas dan keterbagiannya.

“Kami berharap pengelolaan Satu Data Indonesia di Kaltim tidak hanya terpenuhi dengan baik, tetapi kualitas datanya terjaga dan bisa dibagi-pakaikan dengan baik. Data itu disusun untuk digunakan, bukan sekadar dimiliki,” tambahnya.

Sri Wahyuni juga menyoroti pentingnya keterisian data oleh organisasi perangkat daerah (OPD).

“Tadi dari laporan Kepala Bappeda, masih ada perangkat daerah yang belum memenuhi data 100%. Pemenuhan data ini menjadi kewajiban, dan setiap perangkat daerah harus menyiapkan jenis, jumlah, dan kualitas data yang harus masuk ke Satu Data Indonesia Kaltim. Data yang tidak disajikan atau tidak dibagi pakaikan akan menghambat perencanaan pembangunan,” tegasnya.

Diterangkan bahwa forum ini menjadi bagian dari visi Kaltim Sukses Menuju Generasi Emas, yang menekankan manfaat data bagi masyarakat, bukan hanya perangkat daerah.

“Misalnya program sekolah gratis, seragam gratis, internet/wifi gratis, perjalanan religi, dan administrasi kepemilikan rumah gratis. Penerima manfaatnya adalah masyarakat di Kabupaten/Kota. Data yang akurat, mutakhir, terpadu, akuntabel, dan mudah diakses akan membantu memantau capaian program ini secara real time,” jelasnya.

Selain itu, Sri juga mengingatkan pentingnya keselarasan data dengan rencana strategis dan rencana kerja perangkat daerah.

“Seringkali RENSTRA (Rencana Strategis) dan RENJA (Rencana Kerja) disusun hanya berdasarkan dokumen narasi sebelumnya. Dengan data yang valid, kita bisa melihat indikator utama, mengidentifikasi yang perlu diintervensi, dan menyesuaikan perencanaan pembangunan agar lebih tepat sasaran,” jelas Sri.

Masih disampaikan Sri Wahyuni, forum ini juga menjadi sarana untuk menyelaraskan daftar prioritas nasional dengan kebutuhan pembangunan daerah.

“Data harus bisa dikompilasi, diverifikasi, dan dikolaborasikan sesuai kaidah Satu Data Indonesia. Forum ini sangat penting agar perencanaan pembangunan berbasis data benar-benar tercapai,” demikian Sri Wahyuni

Penulis: Heri | Editor: Saud Rosadi

Tag: