JAKARTA.NIAGA.ASIA – Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan komitmennya untuk memperkuat koordinasi antara Kementerian Keuangan dan pemerintah daerah agar kebijakan fiskal lebih adaptif terhadap karakteristik masing-masing wilayah.

“Beberapa usulan terkait afirmasi bagi provinsi kepulauan dan daerah pemekaran baru juga akan dikaji bersama kementerian terkait,” kata  Menkeu dalam pertemuan dengan jajaran Gubernur yang tergabung dalam Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia (APPSI) di Kantor Kementerian Keuangan, Jakarta, pada Selasa (7/10).

Pertemuan ini membahas berbagai isu aktual mengenai kebijakan Transfer ke Daerah (TKD), Dana Bagi Hasil (DBH), dan sinergi fiskal pusat–daerah dalam mendukung pembangunan nasional.

Dalam diskusi tersebut, para kepala daerah menyampaikan berbagai aspirasi terkait dinamika kebijakan fiskal, terutama dampak penyesuaian TKD terhadap pelaksanaan program prioritas dan layanan publik di daerah. Menkeu menegaskan bahwa pemerintah akan menampung seluruh masukan dari para Gubernur untuk menjadi bahan evaluasi dan penyempurnaan kebijakan ke depan.

“Saya berterima kasih atas masukan dari seluruh Gubernur. Diskusi hari ini sangat konstruktif dan membuka banyak perspektif nyata dari daerah,” ujar Menkeu Purbaya.

Pertemuan ditutup dengan komitmen bersama untuk terus memperkuat sinergi antara pusat dan daerah dalam menjaga kesinambungan pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat di seluruh Indonesia.

Sumber: Biro KLI Kemenkeu | Editor: Intoniswan

Tag: Keuangan Daerah