SAMARINDA.NIAGA.ASIA — Gubernur Kalimantan Timur (Kaltim) Rudy Mas’ud bersama 17 Gubernur lainnya se-Indonesia, bertolak ke Jakarta untuk bertemu dengan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa.

Pertemuan ini untuk melobi pemotongan dana transfer ke daerah (TKD) dalam APBN 2026. Provinsi Kaltim saat ini tengah berjuang agar pemotongan dana bagi hasil (DBH) dapat ditekan seminimal mungkin, yakni kisaran 25-35 persen.

Wakil Gubernur Kaltim Seno Aji menerangkan, pemangkasan dana TKD itu menjadi sorotan, karena semestimya bisa disesuaikan dengan kondisi berbagai daerah, yang bergantung pada dana bagi hasil (DBH) itu.

“Sedang dibahas dengan Kementerian Keuangan. Mereka sedang merumuskan berapa besaran yang bisa diberikan pemerintah pusat ke daerah termasuk Kaltim,” kata Seno, ditemui wartawan di Hotel Fugo, Jalan Untung Suropati, Samarinda, Sabtu 11 Oktober 2025.

Berdasarkan ketentuan awal, potensi pemotongan DBH dari pusat ke Kaltim diperkirakan mencapai 75-80 persen.

Pemotongan besar-besaran itu dikhawatirkan akan berdampak langsung pada sektor vital daerah yakni dana bagi hasil batu bara, bagi hasil minyak dan gas (Migas) dan bagi hasil bahan bakar.

Seno menyampaikan adanya perkembangan positif setelah pertemuan dengan Menteri Keuangan itu.

“Kami berharap pemotongan DBH hanya di angka 25 sampai 35 persen cukup, jangan sampai mencapai 75 persen. Ada sinyal positif dari pemerintah pusat bahwa alokasi DBH ke daerah akan lebih besar, dan kami optimis jumlah ini bisa meningkat lagi untuk Kaltim,” demikian Seno Aji.

Penulis: Nur Asih Damayanti | Editor: Saud Rosadi

Tag: Dana Bagi HasilKaltimPemprov KaltimSeno AjiTKD