NUNUKAN.NIAGA.ASIA – Mengatasi dampak rencana pemerintah pusat memangkas dana Transper ke Daerah (TKD) dalam APBN tahun 2026, Bupati Nunukan, Irwan Sabri juga mulai mencangkan efisiensi, yakni akan memangkas anggaran perjalanan dinas di Pemkab Nunukan sebesar 50% di tahun anggaran 2026.
”Sejak 2025 Presiden RI Prabowo Subianto sudah melakukan efisiensi anggaran yang secara tidak langsung berpengaruh terhadap strategi pembangunan di tiap daerah,’ kata Bupati Nunukan, Irwan Sabri, pada Niaga.Asia, Selasa (13/10/2025).
Pemangkasan anggaran pusat ke daerah memaksa Kabupaten Nunukan menyesuaikan program kerja yang sebelumya sudah tertata, sehingga beberapa kegiatan pembangunan daerah dilakukan penyesuaian kembali.
Meski begitu, Irwan optimis roda pemerintah tetap akan berjalan normal karena pemangkasan anggaran adalah sebuah tantangan bagi pemerintah untuk berjuang keras dan terus bergerak menuju arah kebijakan pembangunan.
“Dana Bagi Hasil (DBH) Nunukan yang sebelumnya di tahun 2025 sebesar Rp 440 miliar mengalami penurunan Rp 82 miliar di tahun 2026,” ucapnya.
Namun begitu, lanjut Irwan, secara keseluruhan pendapatan keuangan daerah yang bersumber dari DBH dan DAK fisik Kabupaten Nunukan tahun 2025 ke tahun 2026 hanya minus sekitar Rp 94 miliar.
Masih kecilnya pengaruh pemotongan keuangan pusat ini disebabkan oleh naiknya pendapatan Dana Alokasi Umum (DAU) dari sebelumnya Rp 555 miliar meningkat cukup signifikan menjadi Rp 830 miliar.
“Jadi Insya Allah DAU kita masih bisa mengcover belanja pembangunan Nunukan di tahun 2026 mendatang,” terangnya.
Terhadap rencana pemotongan TKD di tahun 2026, Irwan mengaku telah menginstruksikan kepada 31 Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk melakukan efisiensi anggaran hingga menyentuh angka 50 persen.
Efisiensi anggaran di tiap OPD dipastikan mempengaruhi prospek rencana pembangunan antara 10 sampai 20 persen. Akan tetapi, Irwan tetap berupaya pembangunan berjalan normal dengan mengutamakan skala prioritas.
“Saya minta anggaran perjalanan dinas dipotong antara 30 sampai 50 persen, sekarang ini kita fokus terhadap pembangunan skala prioritas,” terangnya.
Saat ini pemerintah fokus terhadap pembangunan jalan sepanjang 50 kilometer menghubungkan kecamatan dan desa, dimana progress pekerjaan telah masuk persiapan pasca lelang. Pekerjaan diperkirakan rampung Desember 2025 dengan nilai anggaran Rp 198,6 miliar.
Untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat, Pemerintah Nunukan tahun 2025 menganggarkan sebesar Rp 6,3 miliar bagi program 200 rumah layak huni per tahun dengan anggaran 25 juta per unit rumah.
“Masyarakat jangan kuatir pembangunan kita tetap berjalan, pemerintah sudah mengatur efisiensi anggaran terhadap sejumlah kegiatan untuk menopang pembangunan,” bebernya,
Irwan menerangkan, laju pertumbuhan ekonomi Nunukan di triwulan pertama sebesar 3,55 persen, dan 3,62 persen pada triwulan kedua tahun 2025, atau naik sebesar 0,07 persen. Upaya untuk menjaga dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi salah satunya dengan menjaga angka inflasi daerah.
Berdasarkan data BPS per Juni 2025, inflasi Nunukan sebesar 2,23 persen, dan mengalami penurunan September 2025 sebesar 1,84 persen. Penurunan angka inflasi ini menunjukkan keseriusan pemerintah daerah dalam mengendalikan angka inflasi sesuai target nasional 2,5 plus minus 1 persen.
“Sebagai pemerintahan yang baru, tentu tidak lepas dari berbagai kekurangan dan kesalahan. Dan kita sepakat, di era demokrasi ini, silahkan masyarakat memberikan saran, masukan, bahkan kritik kepada pemerintahan kami,” ungkap Irwan.
Penulis : Budi Anshori | Editor : Intoniswan
Tag: TKD