TENGGARONG.NIAGA.ASIA – Lapas Kelas IIA Tenggarong menandatangani Perjanjian Kerja Sama (PKS) dengan berbagai mitra strategis, sekaligus membuka rehabilitasi medis bagi Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP). Acara digelar pada Selasa (14/10) di Pendopo Odah Etam, Tenggarong.
Penandatanganan PKS melibatkan Dinas Pertanian dan Peternakan, Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora), RSUD AM Parikesit, Bank BRI, LBH Masyarakat Kaltim, PKBM Puspa Wijaya, Yayasan Sekata, Fakultas Pertanian Unikarta, PT STBJ, serta sejumlah psikolog.
Hadir menyaksikan penandatanganan itu, Sekretaris Daerah (Sekda) Kutai Kartanegara Sunggono, yang membacakan pidato Bupati Aulia Rahman Basri, mengungkapkan bahwa setiap warga binaan berhak memperbaiki diri, mendapatkan layanan kesehatan, pendidikan, dan peluang ekonomi.
“Ini komitmen kami untuk mewujudkan pembangunan manusia yang utuh, adil dan berkeadilan. Sehingga Kukar Idaman Terbaik dapat benar-benar terwujud,” ujarnya.
Penandatanganan PKS ini menurut Bupati Aulia Rahman Basri, menegaskan keberadaan lapas sebagai pusat pembinaan terpadu yang benar-benar sejalan dengan RPJMD priode 2025–2029.
Kerja sama ini juga membuka kesempatan bagi Dinas Pertanian dan Peternakan untuk memberikan pelatihan vokasional di bidang agribisnis dan peternakan, sekaligus turut mendukung program petani, nelayan tangguh dan praktik pertanian berkelanjutan.
Begitu pula Dispora akan menyelenggarakan program olahraga dan aktivitas fisik untuk pemulihan mental, memperkuat ketahanan sosial, dan membangun karakter positif warga binaan.
RSUD AM Parikesit juga akan menyediakan layanan kesehatan medis dan psiko-sosial secara berkala, mendukung program Etam Sejahtera agar seluruh warga binaan bisa mendapatkan akses layanan dasar tanpa terkecuali.
Ia juga menekankan pentingnya kerja sama lintas wilayah untuk memastikan layanan kesehatan dan pembinaan dapat dijangkau semua warga binaan, termasuk mereka yang bukan ber-KTP Kutai Kartanegara. Ke depan, program ini juga berpotensi diperluas melalui MoU dengan kabupaten/kota lain di Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim).
“Mudah-mudahan bisa menjadi atensi kita bersama,” katanya.
Di tempat yang sama, Kepala Lapas Kelas IIA Tenggarong, Suparman, menegaskan bahwa PKS ini bertujuan membina warga binaan agar kembali ke masyarakat dengan baik melalui kerja sama antarinstansi.
Ia juga menyampaikan pentingnya layanan hukum bagi para tahanan yang berada di Lapas, termasuk bagi mereka yang berada di rumah tahanan, agar warga binaan memiliki kebebasan dalam menempuh upaya hukum yang diperlukan.
“Mudah-mudahan kerja sama seperti ini terus berlanjut dan memberikan dampak positif bagi masyarakat, khususnya warga binaan, sehingga kelak mereka menjadi warga binaan yang baik dan bisa kembali ke tengah-tengah masyarakat,” harapnya.
Sementara, Kepala Kanwil Dirjenpas Kaltim, Hernowo Sugiastanto, menyebutkan bahwa penandatanganan PKS ini sebagai langkah penting untuk meningkatkan sinergi dan kolaborasi antarinstansi.
“Dengan menggabungkan sumber daya dan keahlian, kita dapat menciptakan nilai tambah dan meningkatkan kualitas layanan bagi narapidana, tahanan, maupun pegawai,” jelasnya.
Berbagai program di pemasyarakatan kata dia, tidak dapat berjalan sendiri, melainkan membutuhkan dukungan dari pemerintah, lembaga swasta, dan masyarakat. Karenanya, Hernowo mengapresiasi semua pihak yang terlibat dan berharap momentum kerja sama ini dapat menjadi awal kolaborasi yang saling menguntungkan serta membawa kebaikan bagi seluruh pihak.
Ia juga meminta dukungan dari Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara, terutama untuk Lapas Wanita Tenggarong, sekaligus turut menyampaikan penghargaan atas pembelian hasil karya warga binaan oleh pemerintah daerah.
“Saya harap kerja sama ini bersinambungan dan memberikan manfaat nyata tidak hanya bagi warga binaan, tetapi juga bagi petugas dan masyarakat luas,” pungkasnya.
Penulis: Lydia Apriliani | Editor: Intoniswan | Advertorial
Tag: Lapas Tenggarong