BALIKPAPAN.NIAGA.ASIA — Pemerintah Kota Balikpapan diminta bersiap menghadapi tantangan fiskal besar menyusul kebijakan pemangkasan Dana Transfer Pusat (DTP) tahun anggaran 2026.
Peringatan ini disampaikan Anggota DPRD Kota Balikpapan, Andi Arif Agung, yang menilai langkah pemerintah pusat berpotensi mengguncang kestabilan keuangan daerah.
Menurut Andi Arif, kebijakan pemotongan tersebut bisa menimbulkan efek domino terhadap perencanaan keuangan daerah.
Dia menyebut, sejumlah program pembangunan strategis terancam tertunda, karena besarnya ketergantungan Balikpapan terhadap dana transfer dari pemerintah pusat.
“Balikpapan belum sepenuhnya mandiri dari sisi fiskal. Jika pemotongan ini benar terjadi, konsekuensinya cukup berat. Rasionalisasi anggaran menjadi pilihan yang tidak bisa dihindari,” kata Andi, Jumat 17 Oktober 2025.
Data proyeksi sementara menunjukkan, pemangkasan DTP bisa memangkas APBD Balikpapan hingga Rp1,5 triliun, dari rencana total sebesar Rp4,5 triliun. Tiga sumber utama pendapatan daerah diperkirakan mengalami penurunan signifikan.
Dana Transfer Pusat (DTP) yang semula diproyeksikan mencapai Rp1,8 triliun, kemungkinan hanya menyisakan Rp750 miliar.
Dana Bagi Hasil (DBH) juga diprediksi turun dari Rp300 miliar menjadi Rp100 miliar, sementara Pendapatan Asli Daerah (PAD) berpotensi berkurang Rp200 miliar akibat melambatnya aktivitas ekonomi lokal.
Andi menyebut, dampak ini akan terasa langsung pada proyek-proyek infrastruktur, terutama pembangunan drainase, perbaikan jalan, serta fasilitas publik.
Namun demikian, DPRD menegaskan agar program sosial seperti BPJS gratis, dan bantuan seragam sekolah tetap menjadi prioritas utama.
“Program yang bersentuhan langsung dengan masyarakat tidak boleh dikorbankan. Pemerintah harus menjaga komitmen visi-misi kepala daerah,” tegasnya.
Menindaklanjuti kondisi ini, DPRD telah melakukan langkah advokasi ke Kementerian Keuangan dan Kementerian Dalam Negeri, meminta agar pemotongan dilakukan secara proporsional.
Andi juga menilai keputusan mengurangi DBH tidak mencerminkan kontribusi besar Kalimantan Timur, terutama Balikpapan, terhadap pendapatan nasional dari sektor migas dan batu bara.
Sebagai strategi mitigasi, DPRD mendorong Pemkot Balikpapan memperkuat iklim investasi, dan menumbuhkan sektor ekonomi lokal yang produktif.
Selain itu, masyarakat diimbau untuk menyesuaikan gaya hidup agar lebih hemat dan adaptif terhadap situasi ekonomi yang tidak menentu.
“Ini saat yang tepat bagi Balikpapan untuk menegakkan kemandirian fiskal. Kita harus mulai membangun kekuatan ekonomi dari dalam kota sendiri,” demikian Andi Arif.
Penulis : Heri | Editor : Saud Rosadi
Tag: BalikpapanDana Bagi Hasildprd balikpapanTKD