BALIKPAPAN.NIAGA.ASIA – Ketua Komisi I DPRD Kota Balikpapan, Danang Eko Susanto, menyoroti lemahnya penerapan sistem pajak digital di kota ini.

Menurutnya, alat perekam transaksi elektronik atau tapping box yang seharusnya menjadi tulang punggung transparansi pajak, justru belum dimanfaatkan secara maksimal.

Menurut Danang, hingga saat ini baru sekitar separuh dari total pelaku usaha di Balikpapan yang sudah terpasang tapping box. Kondisi ini dinilainya menghambat upaya transparansi pajak daerah, sekaligus menimbulkan ketimpangan di antara para pengusaha.

“Masih banyak alat yang belum aktif, bahkan ada tempat usaha yang belum terpasang sama sekali. Dari sekitar 2.000 pelaku usaha, baru 1.000 yang terpantau lewat sistem ini. Artinya masih ada potensi besar yang belum tergarap,” kata Danang, Senin 20 Oktober 2025.

Danang menilai, kondisi tersebut bukan hanya berpengaruh terhadap pendapatan daerah, tetapi juga terhadap rasa keadilan antar pelaku usaha.

“Jangan sampai ada yang merasa dirugikan karena satu usaha dipantau ketat, sementara yang lain lolos tanpa pengawasan. Pemerintah harus memastikan semuanya berjalan merata,” tegasnya.

Politisi Partai Gerindra ini mendorong Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda) untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap penerapan tapping box di lapangan.

Danang meminta agar seluruh perangkat yang sudah terpasang berfungsi dengan baik, sekaligus memperluas pemasangan bagi usaha yang belum tercakup.

Menurutnya, langkah ini sangat penting di tengah situasi efisiensi anggaran dan ketergantungan daerah terhadap dana transfer dari pusat.

“Kalau PAD kita kuat, program pembangunan bisa terus berjalan tanpa harus menunggu bantuan dari pusat. Kemandirian fiskal itu harus kita kejar,” tegas Danang.

Dia juga menekankan pentingnya kolaborasi antara DPRD, Dispenda, dan pelaku usaha dalam memperkuat sistem pajak digital. Menurutnya, teknologi hanya akan efektif jika diimbangi dengan pengawasan dan sosialisasi yang intensif.

“Digitalisasi pajak itu langkah modern yang perlu kita dukung, tapi jangan berhenti di alatnya saja. Harus ada pengawasan dan komunikasi yang baik agar hasilnya maksimal,” jelasnya mengingatkan.

Danang optimistis, bila seluruh tapping box berfungsi dan pengawasan lapangan berjalan ketat, PAD Balikpapan dapat meningkat signifikan.

“Ini bukan hanya soal pajak, tapi soal komitmen menuju kota yang mandiri dan transparan dalam pengelolaan keuangan daerah,” demikian Danang.

Penulis: Heri | Editor: Saud Rosadi

Tag: Balikpapandprd balikpapanPendapatan Daerah