BALIKPAPAN.NIAGA.ASIA – Kondisi keuangan daerah Kota Balikpapan pada tahun 2026 diproyeksikan mengalami penurunan dibandingkan tahun-tahun sebelumnya.

Pemerintah kota harus menyesuaikan rencana keuangannya setelah adanya koreksi signifikan terhadap dana transfer dari pemerintah pusat.

Anggota Komisi I DPRD Kota Balikpapan, Andi Arif Agung, menjelaskan bahwa kekuatan fiskal daerah tahun depan akan melemah akibat penurunan pendapatan yang bersumber dari dana transfer.

Penurunan tersebut diperkirakan mencapai Rp1,55 triliun dibandingkan realisasi sebelumnya.

“Penurunan ini harus disampaikan secara terbuka agar masyarakat juga memahami konteksnya. Ada penurunan cukup signifikan yang tentu berdampak pada kapasitas fiskal pemerintah kota,” terangnya saat ditemui di Gedung DPRD Balikpapan, belum lama ini.

Berdasarkan asumsi awal, APBD Balikpapan 2026 sebelumnya diproyeksikan sebesar Rp4,5 triliun.

Kendati demikian, setelah dilakukan penyesuaian terhadap pendapatan dan transfer daerah, angka tersebut akan mengalami rasionalisasi antara Rp1,3 hingga Rp1,5 triliun.

Menurutnya, koreksi tersebut juga dipicu oleh turunnya Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang tidak setinggi tahun sebelumnya.

Tahun lalu, PAD Kota Balikpapan mencapai sekitar Rp1,5 triliun. Namun, perlambatan ekonomi nasional dan keterbatasan sumber pendapatan baru menyebabkan target tahun depan harus disesuaikan.

“Dengan kondisi ekonomi yang melambat, tentu target PAD harus realistis. Jadi pembahasan APBD 2026 harus benar-benar rasional dan sesuai kemampuan daerah,” jelas politikus yang akrab disapa A3 itu.

Kendati menghadapi pelemahan fiskal, pemerintah kota tetap berkomitmen menjaga agar program pembangunan tidak terhenti. DPRD menilai pemerintah telah menyiapkan sejumlah strategi penguatan fiskal melalui efisiensi belanja, penentuan prioritas program, dan perencanaan jangka menengah yang lebih hati-hati.

“Pemerintah tetap punya langkah untuk mengungkit kekuatan fiskal, hanya saja tidak bisa dilakukan secara instan. Proses perencanaan harus disesuaikan agar pembangunan tetap berjalan dengan kondisi yang berimbang,” ujarnya.

Ia juga menegaskan bahwa pembangunan daerah memiliki tahapan yang tidak dapat dilompati.

Disamping itu, masyarakat diharapkan memahami bahwa setiap program harus melewati proses perencanaan, penganggaran, dan pelaksanaan sesuai mekanisme yang berlaku.

“Pembangunan itu tidak bisa dilakukan secepat membalik telapak tangan. Ada prioritas dan keterbatasan anggaran yang harus dipahami bersama,” tukasnya.

Selain soal fiskal, Andi menilai pentingnya komunikasi terbuka antara pemerintah dan masyarakat untuk menjaga kepercayaan publik di tengah tekanan keuangan daerah.

Transparansi, ungkapnya, menjadi kunci agar kebijakan pembangunan dipahami dengan jernih dan tidak menimbulkan persepsi keliru.

“Kami ingin masyarakat tahu bahwa setiap kebijakan disusun berdasarkan analisis dan kemampuan anggaran, bukan janji politik. Dengan komunikasi yang terbuka, kepercayaan publik bisa tetap terjaga,” pungkasnya.

Penulis: Putri | Editor: Intoniswan | Advertorial

Tag: fiskal daerah