TENGGARONG.NIAGA.ASIA – Bupati Kutai Kartanegara (Kukar) Aulia Rahman Basri memimpin secara langsung rapat pemaparan Rencana Kerja Anggaran Perangkat Daerah (RKAPD) Tahun 2026. Agenda tertutup ini digelar di Pendopo Odah Etam, Tenggarong, Kamis (30/10).
Kegiatan ini dihadiri oleh Sekretaris Daerah (Sekda) Kukar Sunggono Kasnu, Plt Kepala Bappeda Kukar, Syarifah Vanesa Vilna serta seluruh pimpinan maupun perwakilan dari masing-masing organisasi perangkat daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kukar.
Disela-sela acara, Bupati Kukar Aulia Rahman Basri mengungkapkan bahwa rapat tersebut difokuskan untuk menyesuaikan rencana kerja dan anggaran tahun 2026 dengan kondisi fiskal terbaru serta arah kebijakan daerah yang kini telah diselaraskan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kukar Idaman Terbaik 2025–2030.
“Hari ini kita melakukan rapat untuk menyesuaikan apa-apa yang sudah disusun oleh teman-teman OPD,” ujarnya.
Menurut Bupati Aulia, penyesuaian tersebut perlu dilakukan karena adanya perubahan signifikan terhadap Transfer ke Daerah (TKD) dan Dana Bagi Hasil (DBH) yang diterima Kabupaten Kukar dari pemerintah pusat.
“Dari asumsi awal yang kita susun Rp5,7 triliun, ternyata setelah Keputusan Menteri Keuangan keluar, kita hanya dapat Rp1,5 triliun. Nah, itu yang harus kita sesuaikan,” jelasnya.
Dengan penyesuaian ini, ia pun memaparkan bahwa APBD Kukar tahun 2026 diproyeksikan berada di kisaran Rp6,5 hingga Rp7 triliun, turun dari asumsi awal sekitar Rp7,5 triliun yang disusun pada tahap RKPD.
Selain itu, ia juga menjelaskan bahwa dalam penyusunan RKPD 2026, dokumen tersebut memang belum sepenuhnya mengacu pada RPJMD terbaru karena pada saat itu RPJMD masih dalam proses awal penyusunan.
Kini, setelah RPJMD hampir rampung dan telah mencapai tahap finalisasi bersama DPRD Kabupaten Kukar, pemerintah daerah mulai menyelaraskan seluruh rencana kerja agar selaras dengan visi “Kukar Idaman Terbaik”.
“Sekarang semuanya sudah ketemu. Dengan DPRD juga sudah ada kesepahaman, dengan teman-teman OIKN juga sudah sinkron soal deliniasi wilayah IKN, yakni Samboja, Samboja Barat, Muara Jawa, sebagian Loa Kulu dan Loa Janan. Jadi sekarang saatnya semua OPD di Kukar menyesuaikan arah program dan anggarannya,” tegasnya.
Pada kesempatan itu, ia menggarisbawahi tiga fokus utama yang harusnya bisa menjadi pedoman OPD selama proses penyusunan RKAPD tahun 2026:
- Memastikan belanja Standar Pelayanan Minimal (SPM) terakomodir secara penuh;
- Mengintegrasikan program prioritas nasional dalam Asta Cita Presiden ke dalam rencana kerja daerah;
- Menguatkan program dedikasi ‘Kukar Idaman Terbaik’ agar benar-benar terealisasi di lapangan.
Untuk mencapai hal tersebut, Bupati Aulia pun menekankan pentingnya efisiensi anggaran. Ia mengingatkan masing-masing OPD agar bisa melakukan penyisiran ulang seluruh program dan belanja, termasuk menyesuaikan arahan hasil retret Sekda dan Kepala Bappeda Kukar di IPDN Jatinangor, yang menekankan pengurangan pos belanja tidak produktif.
“Kita kurangi belanja-belanja yang bersifat operasional seperti perjalanan dinas. Kita kurangi juga belanja-belanja dokumentori, misalnya penyusunan berbagai dokumen yang tidak mendesak. Yang dipastikan harus tetap jalan adalah belanja yang langsung dirasakan masyarakat,” tuturnya.
Bupati Aulia mencontohkan sejumlah program-program yang bisa menjadi prioritas dan akan terus dipertahankan. Salah satunya, yakni pembangunan jalan, pembangunan rumah sakit dan sarana pendukungnya, pembinaan minat dan kreativitas siswa, serta rehabilitasi lingkungan dan perumahan bagi korban bencana.
“Jadi, selama tiga hari ke depan kita akan melakukan proses penyesuaian ini bersama seluruh kepala perangkat daerah. Kita akan pastikan semua belanja diarahkan pada hal yang berdampak langsung bagi masyarakat dan sesuai dengan arah strategis RPJMD Kukar Idaman Terbaik,” pungkasnya.
Penulis: Lydia Apriliani | Editor: Intoniswan | Advertorial
Tag: Pemkab Kukar