TENGGARONG SEBERANG.NIAGA.ASIA – Progress penanganan longsor di Jalan AP Mangkunegara, Jalur 2 yang menghubungkan Tenggarong – Samarinda kini telah mencapai lebih dari 80 persen dan ditarget rampung di tanggal 10 Desember 2025.

Wakil Bupati Kutai Kartanegara (Kukar) Rendi Solihin saat meninjau langsung pengerjaan proyek pada Rabu pagi (5/11), memastikan proyek pengamanan badan jalan strategis ini berjalan lebih cepat dari jadwal rencana yang seharusnya baru berada di kisaran 69 persen pada hari ini.

Orang nomor dua di Kutai Kartanegara itu pun menegaskan bahwa pemerintah daerah akan terus memonitor percepatan pekerjaan demi menjamin kelancaran akses mobilitas para pengendara yang melintas di jalur tersebut.

“Pagi ini kita berada di jalur 2 Tenggarong–Samarinda, melakukan peninjauan progres pembangunan titik longsor kemarin. Saya lihat ini sudah baik progresnya, sudah 80 sekian persen yang harusnya hari ini progresnya 69 persen. Insya Allah selesai di 10 Desember, itu batas kontrak dan optimis selesai,” ujarnya.

Menurutnya, fenomena serupa banyak terjadi di berbagai wilayah Kabupaten Kukar. Titik-titik rawan longsor kerap muncul di beberapa kecamatan seperti Jonggon, kawasan hulu, wilayah pesisir hingga Batuah. Namun lanjut dia, proses penanganan tidak bisa dilakukan secara langsung karena harus menunggu penganggaran di tahun berikutnya.

“Ini banyak sekali di wilayah Kukar, dan bisa diklasifikasi sebagai tanggap darurat. Namun ini juga menjadi kendala kita selama ini. Titik longsor adalah lokasi urgent bagi lalu lintas ekonomi masyarakat, tapi tidak bisa langsung dikerjakan karena belum dianggarkan. Pada akhirnya di tahun-tahun berikutnya itu menjadi prioritas dan menumpuk sekarang,” bebernya.

Terkait langkah ke depan, Rendi menjelaskan bahwa Pemerintah Kabupaten Kukar tengah mematangkan penguatan kebijakan mitigasi bencana infrastruktur, khususnya untuk penanganan cepat di titik longsor.

Selama ini kata dia, Pemerintah Kabupaten Kukar mengandalkan mekanisme belanja tak terduga (BTT) yang setiap tahun dialokasikan pada kisaran Rp50 miliar hingga Rp100 miliar. Namun mekanisme itu rupanya tidak selalu dapat digunakan dengan cepat karena harus memenuhi syarat administratif penetapan status bencana oleh BPBD.

“Ketika terjadi kebencanaan, itu tidak bisa diklasifikasi sebagai bencana apabila tidak ada surat resmi dari BPBD yang menyatakan kejadian tersebut ‘bencana’. Sebab, kriteria dan variabel bencana itu banyak. Bukan satu kriteria. Tidak semua longsor bisa dinyatakan bencana,” terangnya.

Jika kondisi itu berdampak langsung pada aktivitas ekonomi masyarakat, mengganggu mobilitas harian, serta menghambat arus perekonomian, barulah itu bisa ditetapkan sebagai bencana. Karenanya, proses untuk memenuhi syarat penetapan status tanggap darurat tidak sederhana.

“Ke depan, pemerintah akan memperkuat skema pembiayaan melalui dana perawatan infrastruktur agar tidak semua kasus harus menunggu status bencana sebelum bisa ditangani. Harapannya nanti dana perawatan itu bisa dijadikan dana untuk kebencanaan,” tegasnya.

Sementara, Kepala Bidang (Kabid) Bina Marga Dinas PU Kabupaten Kukar, Linda Juniarti, yang mendampingi peninjauan tersebut turut menjelaskan bahwa penanganan longsor di Jalur 2 Tenggarong-Samarinda telah berjalan sesuai perencanaan teknis dan progres kontrak.

“Untuk tahun 2025 ini, kita mendapat alokasi anggaran kurang lebih sekitar Rp4,5 miliar dengan panjang penanganan sekitar 80 meter. Konstruksi yang digunakan adalah dinding penahan tanah atau DPT dengan struktur beton,” jelasnya.

Menurut Linda, dinding penahan tanah yang dibangun memiliki kedalaman sekitar 3 meter, sementara pondasi struktur menggunakan metode bor pile.

“Kalau kedalamannya sekitar 3 meter. Untuk panjang bor pile-nya, maaf saya lupa detailnya karena itu kan dibor dalam. Tapi kalau untuk konstruksi dinding sudah sesuai perencanaan kurang lebih 3 meter,” tambahnya.

Linda menerangkan bahwa titik longsor ini sebenarnya sudah terdata sejak 2022/2023 melalui proses perencanaan penanganan infrastruktur rawan. Namun pelaksanaannya baru bisa dimulai pada Juli 2025 setelah anggaran ditetapkan.

“Longsor ini sudah lama terdeteksi dan masuk daftar perencanaan sejak 2022 perubahan atau 2023 kalau tidak salah ya. Ada beberapa titik longsor yang kita tangani di tahapan itu,” tuturnya.

Pengerjaan pun ditargetkan rampung sesuai kontrak pada bulan Desember 2025, namun pihaknya berharap dapat selesai lebih cepat. Saat ini beber dia, sebagian besar tahap berat sudah diselesaikan, termasuk bor pile dan pemasangan pile cap. Sehingga, pekerjaan tinggal difokuskan pada pengecoran dinding, pengurukan, pemadatan hingga penyelesaian bahu jalan.

“Kalau sekarang tinggal ngecor dinding, lalu nguruk dan madetkan, setelah itu pasang bahu jalan. Sebenarnya tahap yang lama itu kemarin saat bor pile dan in-pile cap-nya ya. Sekarang tinggal menunggu giliran concrete pump, karena tidak semua ready mix punya alat itu, jadi antre,” katanya.

Dirinya memastikan progres lapangan terus dipantau, agar penyelesaian bisa sesuai target dan segera mengembalikan fungsi optimal jalur tersebut sebagai akses vital masyarakat Kukar dan Samarinda.

“Mudah-mudahan sebelum Desember sudah selesai,” pungkasnya.

Penulis: Lydia Apriliani | Editor: Intoniswan | Advertorial

Tag: InfrastrukturLongsor