SAMARINDA.NIAGA.ASIA – Staf Khusus WR IV Universitas Mulawarman (Unmul) F. Defung merasa bahwa Program GratisPol membutuhkan perencanaan jangka panjang agar pembiayaan pendidikan tidak berhenti pada semester awal saja.
Pesan itu disampaikan dalam Diskusi Publik Arusbawah.co dengan tema ‘Tuk Ki Tak Ki Tuk GratisPol Pendidikan Supaya Baik Jalannya’ pada Kamis (20/11/2025) di Temindung Creative Hub Samarinda.
Acara ini mempertemukan perguruan tinggi, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Timur (Kaltim), DPRD Kaltim serta Pokja 30 dan Tim Pengembang Profesi Guru (TP2G) untuk membahas arah penyempurnaan program GratisPol.
Dijelaskan F. Defung, fokus pembiayaan GratisPol pada mahasiswa S1 semester 1 belum cukup untuk menjamin keberlanjutan studi. Perguruan tinggi tentu juga memerlukan kejelasan skema pendanaan lintas semester agar manajemen akademik dan administrasi dapat berjalan stabil.
“Semester ini fokus di semester 1. Tapi untuk semester 2 yang akan datang dengan variabel tambahan. Kalau tidak dipetakan dari awal, kampus-kampus akan kesulitan melakukan penyesuaian,” ujarnya.
Menurutnya, tidak semua mahasiswa yang diterima akan melanjutkan perkuliahan secara konsisten. Fenomena mahasiswa yang gugur di tengah jalan harus dipertimbangkan dalam desain pendanaan GratisPol.
“Kita berharap semua mahasiswa registrasi secara teratur. Misal 100 yang masuk, 100 mahasiswa juga yang registrasi semester dua dan seterusnya. Tapi kenyataannya selama kami di PT cukup lama. Masih ada yang gugur di tengah jalan. Nah, pemprov harus memiliki cara untuk memitigasi, menseleksinya dan seterusnya,” jelasnya.
Meski begitu, Defung mengapresiasi Pemprov Kaltim yang selama bertahun-tahun konsisten mendukung peningkatan kualitas SDM melalui pembiayaan pendidikan tinggi. Ia menegaskan dukungan berkelanjutan ini sangat penting bagi putra-putri daerah agar memiliki kesempatan luas menempuh pendidikan yang lebih tinggi lagi.
Merespons hal tersebut, Wakil Gubernur Seno Aji menyatakan bahwa Pemprov memahami kebutuhan perencanaan jangka panjang ini. Namun realitas fiskal daerah tentu membuat pemerintah harus memulai program dari skala paling memungkinkan, yaitu memprioritaskan mahasiswa S1 semester 1.
“Di tahap awal dengan anggaran terbatas ini, tidak mungkin semuanya dapat. Kita harus memilih. Dan setelah kita hitung bersama TAPD, yang paling memungkinkan dan paling besar dampaknya adalah S1,” kata Seno.
Ia menjelaskan bahwa pilihan untuk tidak membuka pembiayaan jenjang S2 dan S3 pada tahun ini juga dipengaruhi keterbatasan anggaran. Jumlah penerima di dua jenjang ini terlalu kecil dibandingkan mahasiswa S1, sehingga fokus diarahkan pada kelompok terbesar dulu.
“Kita hitung jumlah mahasiswa baru dan UKT-nya, dan ternyata cukup. Jadi ini yang kita jalankan dulu,” jelasnya.
Seno Aji juga mengakui bahwa dinamika awal pelaksanaan GratisPol sempat menimbulkan kegaduhan. Namun, proses evaluasi terbuka seperti diskusi publik ini menjadi kesempatan baik untuk memperbaiki desain program agar lebih kuat secara jangka panjang.
“Kita terbuka dengan semua masukan dari pokja 30, kampus, masyarakat, LSM, dan media. Kita ingin membuat yang terbaik,” pungkasnya.
Penulis: Lydia Apriliani | Editor: Intoniswan | Advertorial Diskominfo Kaltim
Tag: GratisPolPendidikan