SAMARINDA.NIAGA.ASIA — Sebanyak 32.850 mahasiswa Kalimantan Timur sepanjang November 2025 ini telah mendapat bantuan pendidikan uang kuliah tunggal (UKT) gratispol dari Pemprov Kaltim.
Sejumlah Perguruan Tinggi Negeri (PTN) Kaltim telah mendapatkan pencairan gratispol, sedangkan Perguruan Tinggi Swasta (PTS) masih dalam penyelesaian administrasi.
Anggota Komisi IV DPRD Kaltim Makmur HAPK mendesak Pemprov Kaltim segera merealisasikan pembayaran UKT kepada masing-masing PTS, yang menjalin perjanjian kerja sama (PKS) dengan Pemprov.
Dia mengingatkan janji politik terutama yang menyangkut kesejahteraan masyarakat, tidak boleh dianggap enteng.
“Harapan kita tentunya kalau merupakan suatu janji, jangan main-main. Kalau kita janji, harus kita wujudkan. Tidak ada kata lain,” kata Makmur, ditemui di Gedung B DPRD Kaltim Jalan Teuku Umar, Samarinda, belum lama ini.
“Presiden aja berjanji terhadap program makan bergizi gratis (MBG), tapi dilakukan bagaimana caranya. Jadi, kita juga harus konsisten dengan janji kita,” ujar Makmur.
Politisi Gerindra itu juga mengingatkan agar para pejabat dapat berhati-hati dalam menyusun janji-janji politik. Menurutnya, semua program harus didasarkan pada perhitungan anggaran yang matang, terutama sektor pendidikan.
“Kita harus lihat kebutuhan masyarakat itu sendiri, bagaimana kita hitung semua agar tidak di kemudian hari terjadi hal yang tidak mampu kita jalankan,” sebut Makmur.
“Hati-hati dengan ucapan janji-janji itu, perlu kita wujudkan,” tambah dia.
Terlebih besaran anggaran untuk pendidikan di Kaltim sendiri, wajib memenuhi minimal 20 persen dari total APBD.
“Apalagi menyangkut pendidikan, tidak ada kata lain, porsinya 20 persen. Jadi kita tidak boleh main-main, itu selalu diperhatikan setiap pengesahan anggaran,” tegas Makmur.
Apalagi, lanjut Makmur, besaran anggaran pendidikan ini menyangkut program pendidikan gratis mulai dari jenjang SMA/SMK/MA hingga jenjang perguruan tinggi, mencangkup pembiayaan mulai dari jenjang S1-S3.
Pemerintah daerah juga diminta dapat mencontoh konsistensi realisasi dari program pemerintah pusat. Di mana saat ini salah satu program Makan Bergizi Gratis (MBG) mulai terasa manfaatnya.
“Seperti program MBG, betul dilaksanakan. Sekarang meski ada hambatan tapi bukan salah beliau, tapi kesalahan di lapangan. Artinya, beliau sudah niat merealisasikannya,” jelasnya.
Selain itu, di masa kepemimpinan Presiden RI Prabowo Subianto ini, ketersediaan listrik juga telah merata di seluruh provinsi, hingga ke pelosok-pelosok daerah terpencil sekali pun.
“Listrik semuanya berjalan merata. Kalau daerah jauh sekali (daerah 3T) itu diberikan listrik komunal. Contohnya di Dapil saya (Berau), sampai kampung terpencil sudah ada listriknya,” demikian Makmur HAPK.
Penulis: Nur Asih Damayanti | Editor: Saud Rosadi | Advertorial DPRD Kaltim
Tag: DPRD KaltimGratisPolKaltimPendidikanUang Kuliah