NUNUKAN.NIAGA.ASIA – Bupati Nunukan, Kalimantan Utara, H Irwan Sabri menyampaikan dalam RAPBD Kabupaten Nunukan tahun 2026 bahwa pendapatan daerah diprakirakan Rp1,797 triliun, sedangkan anggaran belanja Rp1,992 triliun.
Dalam Rapat Paripurna DPRD Nunukan yang dipimpin langsung Ketua DPRD Nunukan, Hj Rahma Leppa, hari ini, Senin (24/11/2025), bupati mengatakan, RAPBD 2026 telah disusun dengan memperhatikan kesinambungan fiskal daerah, arah kebijakan ekonomi makro, dan pokok-pokok kebijakan fiskal serta Rencana Kerja Pemerintah (RKP) tahun 2026.
“Turunnya Transfer ke Daerah (TKD) tahun 2026 dari Dana Bagi Hasil (DBH) akan menjadi tantangan sekaligus momentum untuk memperkuat kemampuan fiskal daerah,” kata bupati.
Menghadapi TKD yang turun, lanjut bupati, pemerintah telah melakukan efesiensi dengan tetap memprioritaskan pemenuhan belanja wajib sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Namun begitu, khusus alokasi anggaran pendidikan tetap minimal 20 persen dari total belanja daerah. Anggaran tersebut diarahkan untuk peningkatan sarana dan prasarana sekolah dalam rangka pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM) pendidikan.
Hal yang sama diberlakukan terhadap fungsi kesehatan difokuskan terhadap peningkatan akses dan kualitas layanan kesehatan masyarakat secara umum dengan perbaikan Sumber Data Manusia serta sarana dan prasarana.
“Termasuk untuk pembayaran iuran BPJS bagi warga yang ditanggung oleh pemerintah daerah, serta penguatan sarana dan prasarana kesehatan,” sebutnya.
Adapun pendapatan daerah tahun 2026 secara keseluruhan diestimasikan sebesar Rp1,797, 258,772,739. Pendapatan ini mengalami penurunan Rp76,919,523,297 atau turun 4,0 persen dibandingkan tahun 2025 sebesar Rp1,874,178,296,237.
Belanja daerah tahun 2026 sebesar Rp 1,992 triliun mengalami penurunan sebesar Rp 50,558 miliar atau turun 7,03 persen dibandingkan tahun 2025 sebelum perubahan Rp 2,143 triliun.
Penerimaan pembiayaan tahun 2026 sebesar Rp198 miliar mengalami kenaikan sebesar Rp28,441 miliar atau naik 32,29%, dibandingkan tahun 2025.
Bupati menuturkan, teknis penyusunan APBD Nunukan Nunukan tahun 2026 berpedoman pada peraturan menteri dalam negeri nomor 14 tahun 2025 tentang pedoman penyusunan apbd tahun 2026, RKPD, kebijakan umum APBD dan PPAS tahun 2026.
“Nota keuangan di RAPBD 2026 ini belum termasuk bantuan keuangan Provinsi Kalimantan Utara tahun anggaran 2026,” sebutnya.
Penulis: Budi Anshori | Editor: Intoniswan
Tag: APBD Nunukan