Dongkrak PAD, Perusda Kaltim Mesti Ambialih Pengolongan Kapal di Alur Sungai Mahakam

Pengolongan jembatan di alur Sungai Mahakam diawasi CCTV 24 jam. (niaga.asia/Nur Asih Damayanti)

SAMARINDA.NIAGA.ASIA — DPRD Kaltim mulai memetakan potensi daerah untuk meningkatkan pendapatan daerahnya, salah satunya potensi pendapatan dari alur sungai Mahakam yang diyakini mampu mendongkrak pendapatan, terutama di tengah tantangan pengurangan dana transfer ke daerah (TKD) saat ini.

Ketua DPRD Kaltim Hasanuddin Mas’ud menerangkan, Kaltim memiliki 10 jembatan yang setiap harinya dilintasi 200 kapal setiap harinya.

“Setiap kapal yang melintas perlu pengolongan, asistensi, serta pemanduan. Itu potensi besar jika dimaksimalkan,” kata Hasanuddin usai rapat dengar pendapat di Gedung E DPRD Kaltim, Rabu 26 November 2025.

Sejauh ini dari 10 pengolongan jembatan tersebut mayoritas dikelola oleh perusahaan swasta dan organisasi masyarakat. Hanya satu jembatan yakni Jembatan Mahakam yang dikelola oleh Perusda Melati Bakti Satya.

Karena itu, Hasanuddin Mas’ud berharap BUMD milik Pemprov bisa masuk, dan ambil peran melalui skema kontrak satu pintu.

“Artinya 9 jembatan lainnya yang mengelola ormas maupun pihak swasta, untuk itu kita upayakan agar perusahaan swasta dan ormas yang mengelola bisa melalui Perusda,” ujar Hasanuddin.

Ketua DPRD Kaltim Hasanuddin Mas’ud. (niaga.asia/Nur Asih Damayanti)

Dirinci, 10 jembatan yang membentang dilintasi alur Sungai Mahakam yakni Jembatan Mahakam, Jembatan Mahkota II, Mahulu, Jembatan Kutai Kartanegara ing Martadipura, Jembatan Sanga-sanga, dan lainnya.

Menurut Hasanuddin, apabila Perusda Kaltim bisa memaksimalkan pengelolaan pengolongan di alur sungai itu, maka akan mendongkrak PAD Kaltim.

Selain itu, Hasanuddin juga melihat potensi pendapatan dari sektor Ship to Ship (STS) di Muara Berau dan Muara Jawa, Kutai Kartanegara. Aktivitas di jalur itu juga punya nilai ekonomi yang besar.

“STS di Berau baru 8 mil, setiap bulan mungkin ada sekitar 150 kapal berlalu-lalang. Jika satu kapal bawa 75 ton, dikalikan Rp1 juta. Potensi PAD-nya hampir Rp7 triliun,” sebut Hasanuddin.

Hasanuddin juga mendorong kolaborasi semua pihak baik KSOP, Dinas Perhubungan Kaltim dan pihak-pihak terkait lainnya, agar usulan itu benar-benar bisa direalisasikan.

“Kita juga minta dorongan KSOP Samarinda untuk membantu, agar Perusda kita bisa bisa bekerja optimal,” demikian Hasanuddin Mas’ud.

Penulis: Nur Asih Damayanti | Editor: Saud Rosadi | Advertorial DPRD Kaltim

Tag: