Gubernur Kaltim Konsen pada Digitalisasi Kearsipan

Kabid Pembinaan Kearsipan dan Tenaga Kearsipan DPK Kaltim Dewi Susanti. (Foto: Humas DPK Kaltim/Niaga.Asia)

SAMARINDA.NIAGA.ASIA – Sejak awal masa jabatannya, Gubernur Rudy Mas’ud sangat konsen  terhadap percepatan digitalisasi di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Pemprov Kaltim).

Hal itu disampaikan Kepala Bidang (Kabid) Pembinaan Kearsipan dan Tenaga Kearsipan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan (DPK) Kaltim Dewi Susanti pada Rabu (26/11) usai memberikan materi Penguatan SDM Kearsipan di Aula Inspektorat jalan Kadrie Oening Samarinda.

Menurut Dewi, komitmen Gubernur terhadap digitalisasi kearsipan terlihat jelas sejak hari pertama ia aktif bekerja di Kantor Gubernur. Tepat setelah mengikuti agenda retreat di Magelang dan kembali berkantor pada 3 Maret 2025,  gubernur langsung meminta dibuatkan akun aplikasi Srikandi, sistem informasi kearsipan dinamis terintegrasi yang menjadi standar nasional.

“Begitu Pak Gubernur ngantor pertama kali, saya langsung bertemu dengan pak Gubernur dan beliau minta dibuatkan akun Srikandi. Itu menunjukkan keseriusan beliau terhadap percepatan digitalisasi arsip,” ujarnya.

Aplikasi Srikandi membuat proses persuratan pemerintah berjalan serba cepat, tidak lagi bergantung ruang dan waktu. Pimpinan dapat menandatangani surat dari mana saja dan kapan saja, termasuk saat sedang dinas luar daerah.

“Jadi ibaratkan kalau mau bersurat tidak perlu lagi menunggu waktu libur, tidak menunggu di mana pun posisi pimpinan berada, langsung eksekusi percepatan pengambilan keputusan dalam rangka digital arsip dan mengurangi paperless,” tegasnya.

Sejak diadopsi oleh Pemprov Kaltim beber dia, aplikasi Srikandi terbukti mampu menekan penggunaan anggaran alat tulis kantor (ATK). Setidaknya, sekitar 60 persen anggaran ATK  benar-benar berhasil dihemat, berkat proses korespondensi yang kini berbasis digital.

“Dengan Srikandi, anggaran ATK itu banyak terselamatkan. Tidak ada lagi biaya antar berkas, printer, kertas, atau kurir ke kantor dinas,” jelasnya.

Selain hemat anggaran, transformasi digital juga memperpendek proses birokrasi. Surat tidak lagi menunggu pimpinan berkantor atau hadir secara fisik untuk ditandatangani.

“Misalnya seperti Disdikbud Kaltim ya, seluruh kepala sekolah SMA, SMK, SLB mulai dari Samarinda sampai ke pelosok Long Pahangai dan Mahakam Ulu sudah pakai aplikasi ini,” katanya.

“Jadi tidak ada lagi drama-drama mengantar surat hingga 2 hari 2 malam cuma buat minta tanda tangan pimpinan Kepala Disdikbud kala itu. Sekarang ini sudah melalui percepatan semua,” tambahnya.

Dewi berharap transformasi ini tidak hanya berhenti pada penggunaan aplikasi, tetapi juga melahirkan budaya kerja baru yang lebih cepat, transparan, dan akuntabel.

“Ini momentum Kaltim menuju pemerintahan modern. Semoga semakin banyak perangkat daerah yang sadar arsip dan digital,” harapnya.

Penulis: Lydia Apriliani | Editor: Intoniswan | Advertorial Diskominfo Kaltim

Tag: