SAMARINDA.NIAGA.ASIA – Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kaltim telah sepakat menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2026 sebesar Rp15,15 triliun. Jumlah tersebut lebih rendah dari proyeksi awal dalam KUA-PPAS yang mencapai Rp21,5 triliun.
Penetapan disampaikan dalam Rapat Paripurna ke-47 DPRD Kaltim dengan agenda penandatanganan persetujuan bersama antara DPRD Kaltim dan Gubernur Kaltim terhadap rancangan peraturan daerah tentang APBD tahun Anggaran 2026 yang digelar Minggu 30 November 2025 malam di Gedung B DPRD Kaltim jalan Teuku Umar Samarinda.
Rapat dihadiri Ketua DPRD Kaltim Hasanuddin Mas’ud bersama para wakil ketua dan anggota dewan, Gubernur Kaltim Rudy Mas’ud, Wakil Gubernur Kaltim Seno Aji, Sekretaris Daerah Provinsi Kaltim Sri Wahyuni serta jajaran perangkat daerah lainnya.
Gubernur Kaltim Rudy Mas’ud mengatakan bahwa penyusunan dokumen APBD Kaltim ini disesuaikan dengan arahkan untuk menjawab beberapa persoalan pembangunan yang sangat strategis seperti peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM).
Peningkatan kualitas SDM ini mencangkup pendidikan dan kesehatan, serta percepatan penurunan angka stunting, keperpihakan sosial, penanggulangan kemiskinan, serta peningkatan ekonomi hijau yang inklusif dan mampu percepatan transformasi ekonomi yang merata masyarakat.
“Reformasi birokrasi perbaikan tata kelola pemerintahan menjadi bagian yang sangat penting dalam meningkatkan pelayanan publik, kami meyakinin kita tidak hanya membangun fisik, tetapi juga membangun manusia yang unggul dan berdaya saing,” kata Rudy Masud.
Selain itu, rancangan APBD Kaltim 2026 telah disetujui secara keseluruhan sebesar Rp15,15 triliun. Angka ini mencerminkan optimisme terhadap kondisi fiskal daerah.
APBD 2026 sebesar Rp15,15 triliun ini terdiri dari pendapatan daerah direncanakan mencapai Rp14,25 triliun, sebagian besar dari pendapatan asli daerah (PAD) Kaltim Rp10,75 triliun, dari pendapatan transfer sebesar Rp3,13 triliun, sisanya dari lain-lain pendapatan.
Untuk belanja operasi 2026 sebesar Rp8,16 triliun, termasuk didalamnya untuk belanja pegawai, barang jasa, hibah dan belanja bantuan sosial.
Selain itu, lanjut Rudy untuk belanja modal mencapai Rp1,06 triliun yang mencangkup modal tanah, peralatan mesin, gedung dan bangunan hingga belanja modal jalan dan irigasi serta jaringan.
Kemudian untuk belanja transfer sendiri Rp5,89 triliun yang diperuntukkan untuk dana bantuan keuangan (Bankeu) Kabupaten/kota. Lalu belanja tidak terduga sebesar Rp33,93 miliar yang digunakan untuk dana cadangan saat terjadi kondisi darurat yang tidak terduga.
“Selanjutnya rancangan APBD tahun Anggaran 2026 yang telah kita setujui bersama ini akan disampaikan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) RI untuk dilakukan evaluasi,” kata Rudy.
Sementara, Ketua DPRD Kaltim Hasanuddin Mas’ud mengatakan dengan ditetapkannya APBD Kaltim 2026 maka Pemprov Kaltim kedepannya diharapkan dapat mengelola anggaran dengan bijak dan disesuaikan dengan program-program prioritas peningkatan kesejahteraan masyarakat.
“Seperti pendidikan, kesehatan, infrastruktur dasar serta pembangunan ekonomi dan UMKM,”kata Hasan.
Dengan adanya pengurangan dana transfer ke daerah sebesar Rp6,2 triliun dari yang semula Rp9,33 triliun menjadi Rp3,13 triliun, diharapkan program unggulan Gubernur dan Wakil Gubernur Kaltim gratispol dan jospol tidak terganggu.
“Kita harap pemerintah dapat lebih bijak pada program yang memang diprioritaskan, seperti program gratispol dan jospol, meski ada penurunan tapi tetap berjalan,” pungkasnya.
Penulis: Nur Asih Damayanti | Editor: Intoniswan | Advertorial DPRD Kaltim
Tag: apbd katim 2026