SAMARINDA.NIAGA.ASIA – DPRD Kaltim menyoroti ketimpangan penyaluran bantuan keuangan (Bankeu) provinsi kepada kabupaten/kota yang selama ini belum berjalan merata.
Ketua DPRD Kaltim Hasanuddin Mas’ud mengatakan, persoalan ini tidak hanya terletak pada kebijakan Pemprov Kaltim, tetapi juga pada minimnya kesiapan administrasi di sejumlah daerah.
Menurut Hasanuddin tidak sedikit daerah yang sangat membutuhkan bantuan pembangunan, namun terkendala syarat formal, khususnya dalam pengisian Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD), dan Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (SIPKD).
“Ada daerah yang tidak mengajukan SIPKD. Bagaimana mau dibantu? Banyak yang salah mengisi. Kalau tetap dipaksakan diberikan, nanti jadi temuan Kemendagri,” kata Hasanuddin, ditemui di Gedung B DPRD Kaltim, Minggu 30 November 2025.
Hasanuddin menyebut beberapa daerah yang kerap mengalami kendala adalah Mahakam Ulu (Mahulu), Kutai Barat (Kubar), serta Kota Bontang.
Kesalahan administrasi, seperti salah input akun dan data teknis lainnya pada sistem SIPD yang merupakan syarat mutlak dalam proses penganggaran, membuat bantuan provinsi gagal digulirkan.
“Ini sering terjadi. Bukan pemerintah tidak mau bantu, tetapi persyaratannya belum dipenuhi. Kalau salah, bisa-bisa masuk temuan saat evaluasi Kemendagri,” ujar Hasanuddin.
Dia membandingkan dengan daerah lain seperti Samarinda, Berau, dan Paser yang relatif lebih siap secara administrasi dan regulasi, sehingga proses penyaluran bantuan bisa berjalan lebih cepat dan lancar.
“Di daerah lain administrasinya lengkap. Sementara Mahulu dan Kubar sering salah isi, akhirnya mereka dapat sedikit. Padahal mereka paling butuh,” terang Hasanuddin.
Untuk mengatasi persoalan ini, Hasanuddin mendesak Pemprov Kaltim, khususnya Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda), untuk tidak tinggal diam dan segera mengedukasi lebih intensif bagi daerah-daerah yang lemah dalam penguasaan sistem penatausahaan anggaran.
“Pemprov harus memberi edukasi supaya tidak bolak balik perbaikan. Daerah kecil butuh pendampingan lebih intens. Jangan sampai pembangunan tersendat hanya karena masalah administrasi,” jelas dia.
Padahal, pembangunan menyeluruh sangat penting, terlebih Kaltim kini menjadi daerah penyangga dan wilayah inti Ibu Kota Nusantara (IKN).
“Kalau daerah tidak siap, kita sebagai provinsi juga ikut tertahan. Harus ada peta jalan pemerataan yang jelas, bukan hanya berdasarkan kesiapan administrasi,” kata Hasanuddin.
Masih disampaikan Hasanuddin, DPRD Kaltim akan terus mendorong Pemprov untuk memperbaiki mekanisme pendampingan, agar semua kabupaten/kota dapat memenuhi syarat administrasi tanpa kesalahan.
“Kasihan daerahnya. Kita bantu tapi tidak bisa masuk, karena syaratnya tidak terpenuhi. Harusnya sejak awal dibina,” demikian Hasanuddin Mas’ud.
Penulis: Nur Asih Damayanti | Editor: Saud Rosadi | Advertorial DPRD Kaltim
Tag: bankeuDPRD Kaltim