SAMARINDA.NIAGA.ASIA – Sepuluh perangkat daerah strategis di lingkungan Pemprov Kaltim saat ini masih belum memiliki pimpinan definitif eselon II, dan masih diisi oleh Pelaksana Tugas (Plt) kepala OPD.

Kondisi itu menjadi sorotan. Pemprov diminta untuk segera mengambil tindakan, karena menyangkut pada efektivitas kinerja pemerintahan.

Sekretaris Komisi I DPRD Kaltim Salehuddin menerangkan, OPD-OPD yang dipimpin Plt saat ini, memiliki keterbatasan ruang gerak untuk mengambil kebijakan penting dan strategis.

“Kita sudah sampaikan informasi soal itu kepada Badan Kepegawaian Daerah (BKD) dan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Kaltim,” kata Salehuddin, ditemui di Gedung B DPRD Kaltim, Jalan Teuku Umar, Samarinda, belum lama ini

Dia menegaskan posisi rangkap jabatan yang saat ini terjadi di lingkungan Pemprov Kaltim tidak efektif, dan justru menghambat efektivitas kerja OPD.

“Karena masing-masing OPD, komposisi dan kompetensi tersendiri, berbeda dengan yang diminta. Apalagi eselon II di level provinsi seperti itu,” ujar Salehuddin.

Selain pejabat esselon II, Politisi Golkar ini itu juga melihat banyaknya pejabat eselon III yang akan pensiun di lingkungan Pemprov Kaltim.

“Sudah ada beberapa OPD yang melaporkan ke kita, dan kurang lebih 200 ASN bakal pensiun,” terang Salehuddin.

Untuk itu, Komisi I berharap komposisi pejabat definitif baik eselon II dan III, direalisasikan keseluruhannya pada awal 2026 mendatang.

“Saat ini tahapannya sudah jalan (untuk pengisian esselon II). Harapan kita semoga di awal anggaran 2026 nanti, personel para Plt ini sudah tergantikan semua. Dan yang kosong (esselon III) akan terisi semua di tahun depan,” katanya.

“Termasuk Kepala Bidang, Sekretaris Dinas dan lainnya, kita harap semua sudah selesai. Sehingga program 2026 berjalan lancar,” tambahnya.

Dengan ditetapkannya para pejabat definitif di 2026 nanti, diharapkan tidak terjadi perlambatan proses belanja kegiatan pemerintahan di OPD bersangkutan.

“Karena biasa begitu ganti kepala dinasnya, sekretaris dinasnya, kepala bidangnya (juga) ganti. Jadi lambat prosesnya,” demikian Salehuddin.

Diketahui, 10 pejabat esselon II di OPD Pemprov Kaltim yang masih kosong yakni Kepala Dinas Perkebunan, Badan Kepegawaian Daerah, Dinas Perhubungan, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Dinas Pemuda dan Olahraga, Dinas Lingkungan Hidup.

Kemudian juga Badan Pendapatan Daerah, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan, Direktur RSUD Abdoel Wahab Sjahranie dan Direktur RS Kanujoso Djatiwibowo.

Penulis: Nur Asih Damayanti | Editor: Saud Rosadi | Advertorial DPRD Kaltim

Tag: DPRD KaltimPemerintahanPemprov Kaltim