SAMARINDA.NIAGA.ASIA — Pemprov Kaltim tengah fokus untuk mencapai swasembada beras di 2026 nanti. Untuk mencapai target itu, sektor pertanian dipersiapkan untuk meminimalisir impor beras.

Namun demikian untuk mencapai swasembada itu, nyatanya tidak semudah yang dikira, lantaran petani masih menghadapi sejumlah kendala.

Salah satunya masalah yakni pupuk subsidi. Di lapangan, masih banyak ditemui pedagang yang menjual di atas harga eceran tertinggi (HET), sehingga memicu masalah bagi petani dan berdampak pada masa panen.

Anggota Komisi II DPRD Kaltim, Guntur, menerangkan, saat dia reses ke daerah pemilihannya di Kutai Kartanegara (Kukar), permasalahan harga pupuk subsidi yang mahal ini kerap diadukan oleh para petani.

“Saya banyak menerima keluhan ini. Tapi sayangnya kewenangan untuk hal itu ada di pemerintah pusat,” kata Guntur, ditemui di Gedung E DPRD Kaltim, Samarinda, belum lama ini.

Untuk itu, Komisi II akan segera memperkuat koordinasi dengan kementerian terkait, agar sistem pengawasan dan distribusi pupuk subsidi dapat diperbaiki. Penyaluran pupuk harus dilakukan dengan pola yang lebih terarah, agar tidak menyulitkan petani di lapangan.

Salah satu solusi yang dia dorong adalah melibatkan badan usaha milik desa (BUMDes), atau koperasi desa, dalam proses distribusi.

Dengan posisi BUMDes yang dekat dengan masyarakat, proses verifikasi jumlah petani dan kebutuhan pupuk dinilai bisa dilakukan dengan lebih akurat.

“Jika BUMDes yang mengelola, distribusi bisa lebih tepat sasaran dan memberi manfaat ekonomi bagi desa,” jelasnya.

Menurut Politisi PDIP itu, pupuk subsidi sejatinya diperuntukkan bagi petani, dan bukan untuk diperjualbelikan secara bebas kepada pihak non petani di sektor perkebunan. Namun di lapangan, praktik penyimpangan dinilai masih terjadi karena minimnya pengawasan.

Dengan mempercayakan BUMDes untuk mengelola pendistribusian pupuk subsidi ini, Guntur optimistis penyimpangan bisa diminimalisir.

Di samping itu, Guntur juga menekankan pentingnya pengawasan berkelanjutan dan transparansi data, agar program pupuk subsidi benar-benar membantu petani untuk meningkatkan produksi.

“Mekanisme ini dapat menjadi langkah konkret dalam memperbaiki tata kelola pupuk, dan memperkuat sektor pertanian di Kaltim,” demikian Guntur.

Penulis: Nur Asih Damayanti | Editor: Saud Rosadi | Advertorial DPRD Kaltim

Tag: DPRD KaltimKaltimPupuk Subsidi