Anggaran Dipangkas Rp18 Miliar, Begini Strategi Dinas Pariwasata Kaltim di 2026

Kepala Dispar Kaltim Ririn Sari Dewi memberikan penjelasan saat bincang-bincang pariwisata di kapal wisata susur Sungai Mahakam, Minggu 7 Desember 2025. (niaga.asia/Nur Asih Damayanti)

SAMARINDA.NIAGA.ASIA — Pemprov Kaltim mengalami tantangan fiskal yang berat di 2026 nanti, lantaran APBD Kaltim hanya Rp15,15 Triliun, imbas berkurangnya dana transfer ke daerah (TKD) sebesar Rp6 triliun.

Keterbatasan anggaran itu, berimbas pada pengurangan anggaran di seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) Kaltim. Dinas Pariwisata (Dispar) sendiri tahun depan hanyan mendapat alokasi Rp20 miliar dari sebelumnya dalam KUA-PPAS mencapai Rp38 miliar.

Kepala Dispar Kaltim Ririn Sari Dewi menerangkan, dengan anggaran yang terbatas itu, Dispar Kaltim akan mengurangi semua kegiatan yang tidak penting, dan fokus pada program unggulan Gubernur dan Wakil Gubernur Kaltim yakni pengembangan desa wisata yang masuk dalam program Jospol.

“Pengembangan desa wisata ini kita perlu berkolaborasi dengan OPD terkait untuk memaksimalkan hasilnya,” kata Ririn, dalam Acara Bincang-bincang Wisata Kaltim Dinas Pariwisata, di Kapal Wisata Susur Sungai Mahakam, Samarinda, Minggu 7 Desember 2025.

Kolaborasi yang dimaksud Ririn di antaranya seperti memfasilitasi sertifikasi Hak Kekayaan Intelektual (HKI) masing-masing tempat wisata, yang dapat dilakukan oleh Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, dan Usaha Kecil Menengah (DPPK-UKM) Provinsi Kalimantan Timur.

HKI ini penting untuk melindungi kearifan lokal dari klaim asing, yang mencakup Hak Merek, Hak Cipta dan Desain Industri.

Selain itu, peran perusahaan swasta melalui dana CSR juga diperlukan dalam pengembangan desa wisata itu. Perusahaan swasta dapat membantu dari segi peningkatan infrastruktur di kawasan desa wisata.

“Selain itu, desa wisata juga butuh digitalisasi untuk mempromosikan desa wisata ini. Maka, kita bisa kolaborasikan dengan perusahaan swasta untuk dana CSR-nya ke pengadaan internet,” terang Ririn.

Menurut Ririn, dari 105 desa wisata yang tersebar di 10 kabupaten/kota se-Kaltim, potensi wisatanya masih minim dikenal masyarakat luas.

Sebagai contoh, Ririn menyebut Desa Wisata Pantai Marang Kaliorang di Kabupaten Kutai Timur, yang punya potensi besar namun masih minim promosi.

“Pantainya bagus sekali tapi masih sedikit yang tahu. Makanya kami minta kolaborasi dengan akun Dispar Kaltim maupun Dispar Kutim, dan kira bantu promosikan juga kalau ada event-event besar,” terang Ririn.

Adapun beberapa desa wisata yang sekarang naik level dan dikenal secara nasional seperti tempat wisata Tapak Raja di Sepaku Penajam Paser Utara (PPU), kemudian Desa Pela di Kota Bangun, Kutai Kartanegara dan lainnya.

Selain itu, Dispar Kaltim juga menggandeng Bank Indonesia Kaltim untuk pengembangan tempat wisata di masing-masing daerah, seperti pembinaan UMKM, guna meningkatkan keragaman produk yang ditampilkan, sekaligus meningkatkan kualitas desa wisata agar semakin berdaya tarik untuk dikunjungi.

“Ada satu yang kita akan kerja samakan seperti Kampung Tenun. Bank Indonesia fokus pembinaannya, dan memberikan bantuan sarana dan prasarana UMKM di sana,” terang Ririn.

Dispar Kaltim juga mendorong perbaikan sarana dan prasarana infrastruktur di masing-masing tempat wisata, untuk menggaet wisatawan berkunjung ke Kaltim seperti perbaikan toilet, kamar mandi, musala, dan inovasi lainnya.

“Dengan fasilitas yang mendukung, wisatawan akan nyaman berkunjung ke desa wisata ini, dan pendapatan daerah di tengah efisiensi ini bisa meningkat,” demikian Ririn Sari Dewi.

Penulis: Nur Asih Damayanti | Editor: Saud Rosadi

Tag: