SAMARINDA.NIAGA.ASIA — Pemprov Kaltim berencana merasionalisasi atau penyesuaian tenaga outsourcing, menyusul menurunnya APBD Kaltim hanya Rp15,15 triliun di 2026 nanti.

Tenaga outsourcing sendiri adalah pekerja yang dipekerjakan melalui pihak ketiga atau perusahaan penyedia (vendor), untuk melakukan pekerjaan tertentu.

Sekertaris Daerah Provinsi Kaltim Sri Wahyuni menjelaskan tenaga outsourcing berbeda dengan aparatur sipil negara (ASN) yang bekerja di lingkungan Pemprov Kaltim.

Di mana tenaga outsourcing ini merupakan tenaga kontrak, yang dipekerjakan melalui mekanisme lelang yang diselenggarakan oleh masing-masing organisasi perangkat .

“Tenaga outsourcing itu seperti tenaga kebersihan. Pencarian tenaga kebersihan itu kemarin pakai mekanisme lelang yang ditentukan berdasarkan berapa besarannya, dan berapa yang dibutuhkan,” kata Sr, ditemui di Kantor Gubernur Kaltim, Jalan Gajah Mada, Samarinda, belum lama ini.

Kondisi keuangan daerah saat ini menuntut adanya rasionalisasi atau tindakan efisiensi di semua lini belanja, termasuk di antaranya untuk tenaga outsourcing.

Defisit APBD Kaltim sebesar Rp6 triliun dari tahun sebelumnya Rp21 triliun menjadi Rp15,15 triliun, otomatis memaksa Pemprov untuk melakukan penyesuaian yang ketat terhadap seluruh belanja daerah.

“Maka kita harus melakukan penghematan, dan semua akan dilakukan penyesuaian, karena kita menyesuaikan kekuatan keuangan kita,” ujar Sri.

Untuk menjaga agar tenaga outsourcing tetap dapat bekerja, penyedia jasa tenaga outsourcing di lingkungan Pemprov Kaltim, bisa mengatur agar para tenaga pekerja mereka tetap bisa bekerja ke depannyaz meskipun ada dilakukan beberapa penyesuaian.

“Mungkin gajinya tidak seperti saat ini, tapi kan mereka tetap bisa bekerja. Mungkin standarnya tidak lagi sama seperti sebelumnya, tapi mereka tetap bekerja,” demikian Sri Wahyuni.

Penulis: Nur Asih Damayanti | Editor: Saud Rosadi

Tag: Pemprov KaltimPHKTenaga Kerja