JAKARTA.NIAGA.ASIA – Wakil Menteri Luar Negeri, Arrmanatha Nasir, menyampaikan apresiasi atas kerja sama yang telah lama terjalin antara Indonesia dan PBB terkait penanggulangan bencana yang terus diselaraskan dengan prioritas nasional Indonesia.
Dalam kaitan dengan perkembangan situasi di tanah air, Wamenlu menegaskan bahwa Pemerintah Indonesia akan mengambil semua langkah yang dibutuhkan dalam penanganan, proses pemulihan dan pembangunan kembali bencana banjir di Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat.
Hal itu disampaikan Wamenlu pada kegiatan Kementerian Luar Negeri bersama Kementerian PPN/Bappenas menggelar pertemuan Indonesia – UN Consultative Forum dengan Kepala dan Wakil Badan-badan PBB di Indonesia yang dikoordinatori oleh UN Resident Coordinator (UNRC) dan turut dihadiri UNDP, UNICEF, ILO, IOM, UN OCHA.
Kegiatan yanbg berlangsung di Jakarta, 19 Desember ini membahas rencana program kerja Indonesia-PBB tahun 2026 dan penguatan kerja sama Indonesia – PBB pada tahun 2026 khususnya terkait penanggulangan bencana.
Dalam kaitan ini, Wamenlu menyambut baik rencana kerja PBB Indonesia untuk tahun 2026 yang telah disusun dan disepakati bersama dengan Pemerintah Indonesia.
”Penting pemanfaatan dan penyesuaian program-program PBB di Indonesia yang sudah berjalan dan direncanakan untuk tahun 2026 agar memasukkan elemen Disaster Risk Reduction (DRR) serta dukungan upaya pemulihan di ketiga provinsi terdampak,” ujarnya.
Wakil Menteri PPN/Bappenas, Febrian Alphyanto Ruddyard, kemudian menyampaikan bahwa Pemerintah Indonesia terus mempersiapkan langkah-langkah penanggulangan dengan fokus kepada ketahanan bencana dan pemulihan jangka panjang.
”Penting penerapan prinsip “Build Back Better” dalam penanggulangan bencana banjir di tiga provinsi terdampak,” katanya.
Pada kesempatan yang sama, Kepala dan Wakil Badan-badan PBB di Indonesia, Gita Sabharwal, menyampaikan bahwa PBB memiliki program kerja yang tersebar di seluruh Indonesia, dengan kehadiran di 189 distrik dan lebih dari 200 staf di Pemerintah Daerah untuk mendukung berbagai inisiatif yang ada.
“Sementara itu, di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat, sejak sebelum maupun setelah terjadinya bencana, PBB telah hadir di 29 distrik dengan lebih dari 40 staf yang bekerja mendukung program prioritas pembangunan nasional beriringan dengan Pemda setempat,” ungkapnya.
Menurut Gita, PBB siap untuk mendukung program prioritas Pemerintah Indonesia termasuk untuk upaya pemulihan bencana di tiga provinsi terdampak melalui 14 program PBB yang berfokus kepada community resilience.
“Selain itu, PBB juga terbuka untuk dialog lebih lanjut guna perluasan dan penyesuaian program pada tahun 2026,” terangnya,
Pertemuan menghasilkan kesepakatan untuk menjajaki beberapa program kerja pada tahun 2026, termasuk penyusunan Master Plan Platform Emergency Response oleh Pemri melalui koordinasi KemenPPN/Bappenas, yang akan mengintegrasikan program-program PBB untuk penanganan bencana yang lebih baik dan lebih kuat pada masa depan.
Akan dijajaki pula pengembangan konsep climate risk insuranceyang dapat memperkuat ketahanan bencana jangka panjang. Sebagai tindak lanjut berbagai rencana penguatan kerja sama Indonesia – PBB pada tahun 2026, maka IUNCF akan tetap menjadi wadah utama untuk koordinasi kerja sama yang ada.
Sumber: Kementerian Luar Negeri | Editor: Intoniswan
Tag: Bencana