TENGGARONG.NIAGA.ASIA – Bupati Kutai Kartanegara, Aulia Rahman Basri merasa langkah Perumda/PDAM Tirta Mahakam menjadikan penurunan non-revenue water (NRW) atau kehilangan air bersih yang tidak menghasilkan pendapatan, baik karena kebocoran fisik (jaringan tua) maupun komersial (pencurian, meteran salah) secara bertahap dari 42 persen menjadi 25 persen di tahun 2026, sudah tepat dengan.
Hal itu disampaikan Bupati Aulia usai mendengarkan laporan Direktur Utama Perumda Tirta Mahakam Kukar Suparno di pada peringatan HUT ke-34 Perumda Tirta Mahakam, Senin (19/1).
Pengendalian NRW merupakan kunci untuk menjamin keberlangsungan, kontinuitas, dan kualitas layanan air bersih kepada masyarakat.
“Yang terpenting, PDAM sudah tahu persoalan apa yang harus diselesaikan. NRW ini harus ditekan. Kalau langkahnya sudah tepat, tinggal kita meniti jalannya,” katanya.
Ditegaskan Bupati Aulia, Kabupaten Kukar itu memiliki keunggulan sumber daya air (SDA) yang besar melalui Sungai Mahakam. Namun, keunggulan tersebut harus diimbangi dengan pengelolaan jaringan yang efisien agar air baku bisa diolah dan didistribusikan secara optimal.
Disinggung tingkat NRW di Perumda Tirta Mahakam yang masih berada di angka 42 persen. Ia menuturkan bahwa persoalan ini mengisyaratkan masih terdapatnya kebocoran air dalam jumlah besar di jaringan distribusi.
“NRW ini artinya tingkat kebocoran masih cukup tinggi. Memang sudah berhasil ditekan di bawah 50 persen, tetapi harapan kita bisa berada di angka toleransi nasional, yakni 25 persen,” tegasnya.
Dibenarkan Bupati Aulia, setiap kebocoran air tidak hanya berdampak pada layanan saja, tetapi juga akan berbanding lurus dengan potensi pendapatan perusahaan yang hilang. Karena, air yang bocor di jaringan distribusi sejatinya merupakan pendapatan yang seharusnya dapat diterima Perumda Tirta Mahakam.
Meski demikian, ia mengapresiasi langkah-langkah pembenahan yang terus dilakukan oleh manajemen PDAM. Berdasarkan data statistik, peningkatan kinerja mulai terlihat, baik dari sisi kontinuitas maupun kualitas layanan air bersih kepada masyarakat.
“Langkah-langkah perbaikan sudah dilakukan, termasuk bekerja sama dengan pihak ketiga dan pemanfaatan teknologi, salah satunya penggunaan sistem berbasis AI untuk mendeteksi titik-titik kebocoran,” bebernya.
Harapan Bupati Aulia, setiap titik kebocoran yang berhasil ditangani dapat memberikan dampak efisiensi yang signifikan. Sehingga, dengan target penurunan NRW minimal 2 persen bahkan hingga 3 persen per tahun, potensi efisiensi keuangan perusahaan dinilai cukup besar.
“Setiap penurunan 1 persen NRW itu, setara dengan efisiensi sekitar Rp300 juta. Kalau bisa ditekan kebocoran itu sampai 3 persen, artinya ada potensi efisiensi hingga sekitar Rp900 juta,” pungkasnya.
Penulis: Lydia Apriliani | Editor: Intoniswan
Tag: Aulia Rahman BasriPDAM