TENGGARONG.NIAGA.ASIA –  BEM (Badan Eksekutif Mahasiswa) Universitas Kutai Kartanegara (Unikarta) dalam aksinya di DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar), Senin (19/1/2026), selain menyampaikan aspirasi menolak wacana  kepala daerah dipilih DPRD, juga menilai DPRD Kukar gagal menjalankan fungsi utamanya.

Dalam aksi tersebut, mahasiswa Unikarta pun bergantian menyampaikan kritik keras mereka terhadap kinerja DPRD yang dinilai telah gagal menjalankan fungsi utama sebagai lembaga legislatif, penganggaran, dan pengawasan.

“Dari raut wajah beberapa perwakilan fraksi yang berdiri di depan kami, terlihat jelas rasa bosan dan lelah. Artinya, apa yang kami suarakan hari ini kemungkinan besar tidak akan didengar dan tidak akan disepakati,” ujar Zulkarnain dalam orasinya.

DPRD kata dia, memiliki tiga tugas utama, yakni legislasi, budgeting, dan controlling. Namun menurutnya, ketiga fungsi tersebut belum dijalankan secara optimal.

Terutama fungsi legislasi yang dirasa belum sepenuhnya menghasilkan peraturan yang pro terhadap rakyat. Hari ini, sungguh miris, justru muncul wacana aturan baru yang mencekik rakyat.

Lemahnya fungsi pengawasan DPRD terhadap maraknya aktivitas tambang ilegal di Kukar pun tak luput dari orasi Zulkarnain. Tambang ilegal dan kerusakan lingkungan yang terjadi di berbagai wilayah hingga kini belum juga ditindaklanjuti secara jelas.

Atas dasar itu, tidak salah jika publik akhir-akhir ini menduga adanya persekongkolan antara DPRD dan aparat penegak hukum terkait persoalan tersebut.

“Lubang-lubang tambang menganga di mana-mana, sudah berapa nyawa melayang. Tapi tidak ada tindakan nyata. Kewenangan justru dilempar ke Polri, sementara penegakan hukum juga tak kunjung berjalan,” jelasnya.

Penulis: Lydia Apriliani | Editor: Intoniswan

Tag: DPRD KukarPolitik