Cerita Alia Rahmawati Mahasiswi Unmul Samarinda Dapat Gratispol Meski Tidak Mendaftar

Kampus Universitas Mulawarman di Samarinda. (istimewa)

SAMARINDA.NIAGA.ASIA – Bagi sebagian besar mahasiswa melihat status Uang Kuliah Tunggal (UKT) tidak ada tagihan yang belum terbayar karena lolos Gratispol, mungkin impian.

Namun, bagi Alia Rahmawati, mahasiswi Universitas Mulawarman (Unmul) yang tidak pernah mendaftar bantuan gratispol, karena menerima beasiswa lain, menjadi pangkal kebingungan tersendiri, karena dia tiba-tiba mendapatkan bantuan itu.

Gratispol sendiri merupakan program unggulan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Timur (Kaltim) Rudy Mas’ud dan Seno Aji, salah satunya pendidikan gratis mulai dari jenjang SMA/SMK hingga S1-S3.

Dalam sepekan terakhir, program itu sedang menjadi sorotan publik karena tidak sedikit mahasiswa, sebelumnya dinyatakan lolos dan terdaftar dalam program itu, kepesertaannya mendadak dibatalkan.

Permasalahan itu bermula ke publik ketika mahasiswa jenjang Magister (S2) di Institut Teknologi Kalimantan (ITK) Balikpapan mengabarkan, tujuh orang mahasiswanya dibatalkan status penerimaan program gratispolnya, padahal proses perkuliahan sudah berjalan selama satu semester.

Setelah ITK, menyusul Universitas Mulawarman yang juga dikabarkan sebanyak 107 mahasiswa angkatan 2025 tercatat gagal mendapatkan bantuan UKT Gratispol ini.

Di tengah polemik yang berkembang saat ini tersebut, muncul persoalan lainnya yang berkembang. Sejumlah mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Politik (FISIP) Universitas Mulawarman (Unmul) Samarinda mengajukan pembukaan tagihan UKT-nya, karena status UKT mereka tiba-tiba terbayarkan dan ditanggung Gratispol.

Salah satu mahasiswa yang mengalami hal itu adalah Alia Rahmawati, mahasiswi Program Studi Administrasi Bisnis angkatan 2022. Dia sendiri tidak pernah mendaftarkan diri pada program bantuan pendidikan gratispol, namun mendapati tagihan UKT-nya telah terbayarkan.

“Awalnya saya berniat membayar UKT pada 13 Januari 2025 kemarin. Tapi, saat mencoba melalui berbagai bank, tagihan saya dinyatakan tidak ada. Setelah saya cek di portal ais.unmul.ac.id, statusnya ternyata sudah terbayarkan,” kata Alia, kepada niaga.asia, Minggu 25 Januari 2026.

Hal tersebut sontak membuat Alia bingung. Awalnya dia tidak menyangka terdata sebagai mahasiswa penerima gratispol, karena dia sempat berpikir uang kuliahnya dilunasi oleh keluarganya.

Pasalnya, dia memerlukan bukti setor bank pembayaran UKT tersebut sebagai syarat administratif untuk mendaftar Seminar Hasil (Semhas) dan sidang skripsi.

Selain itu, persoalan lainnya, Alia merupakan penerima beasiswa lain sejak semester II yang melarang adanya bantuan ganda baik dalam bentuk bantuan pendidikan maupun beasiswa lainnya.

“Saya sempat hubungi orang sekitar saya buat nanya apakah ada yang bayarin saya nggak? Tapi ternyata tidak ada yang bayarin. Tidak lama, dengar informasi kalau itu dapat Gratispol. Padahal saya tidak pernah daftar,” sebut Alia.

Dalam pengumuman pesan terusan dari Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Fisip yang didapatnya, tertulis bahwa mahasiswa status UKT di AIS sudah “tidak ada tagihan”, yang berarti status pembayaran UKT-nya masih “tertunda” dan silakan melakukan pengisian KRS.

Selanjutnya, mahasiswa yang sebenarnya tidak mengajukan pendaftaran Gratispol tetapi status di AIS-nya sudah terbayarkan, itu karena status yang ada di database Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemdiktisaintek) terdaftar sebagai mahasiswa Kalimantan Timur.

Kemudian, bagi mahasiswa yang tidak mendaftar Gratispol tetapi sudah dibayarkan, diharapkan segera membuat akun Gratispol.

Berkaitan informasi itu, dia sempat membuat akun gratispol namun tidak melampirkan berkas apapun di laman resmi gratispol dimaksud.

“Ternyata di tanggal 23 Januari kemarin, hari terakhir pembayaran UKT, saya baru dapat info lagi kalau harus setor berkas. Sedangkan posisinya saya terikat beasiswa yang tidak boleh nerima beasiswa lainnya,” jelas Alia.

Menghindari risiko permasalahan administratif di kemudian hari, Alia akhirnya memutuskan untuk mendatangi pihak keuangan fakultas, untuk meminta pembukaan blokir tagihan agar dia bisa membayar secara mandiri.

“Waktu saya melaporkan di bagian keuangan sebagai bukan penerima gratispol, saat itu sudah ada 140 orang yang minta dibukakan tagihan UKT-nya,” demikian Alia Rahmawati.

Penulis: Nur Asih Damayanti | Editor: Saud Rosadi

Tag: