Deputi Gubernur Bank Indonesia Filianingsih Hendarta. (Niaga.Asia/Lydia Apriliani)

TENGGARONG.NIAGA.ASIA – Nilai adab dan tata krama menjadi pesan paling utama yang disampaikan Pangeran Hario Notonegoro saat jajaran Bank Indonesia berkunjung ke Kedaton Kesultanan Kutai Kartanegara Ing Martadipura pada Senin (26/1/2025).

Kehadiran Deputi Gubernur Bank Indonesia Filianingsih Hendarta dan seluruh rombongan kata Pangeran, bukan hanya sekadar agenda resmi kelembagaan. Melainkan sebagai wujud penghormatan terhadap nilai adab yang telah dijunjung tinggi Kesultanan Kutai Kartanegara Ing Martadipura, yang dikenal sebagai salah satu kerajaan tertua di Indonesia.

“Apa yang dilakukan oleh Deputi Gubernur Bank Indonesia hari ini bersama rombongan menunjukkan penghormatan yang tinggi terhadap adab kesultanan. Adab inilah yang sejak dulu menjadi dasar kehidupan kerajaan dan hingga kini tetap dijaga,” ungkapnya.

Dalam tradisi Kesultanan Kutai Kartanegara, adab memiliki kedudukan yang lebih utama dibandingkan ilmu pengetahuan semata. Menurutnya, adab menjadi fondasi untuk membangun karakter, peradaban, serta hubungan antarmanusia dan antarlembaga.

“Adab lebih utama daripada ilmu, adab lebih tinggi daripada ilmu. Bahkan ada nasihat yang mengatakan, pelajarilah adab terlebih dahulu sebelum mempelajari ilmu. Inilah ajaran yang tidak hanya berlaku dalam Islam, tetapi juga menjadi nilai universal di Nusantara,” jelasnya.

Pangeran Hario Notonegoro menjelaskan bahwa Kesultanan Kutai Kartanegara hingga saat ini tetap menjaga nilai-nilai itu melalui empat pondasi utama yang dikenal sebagai empat bunci bumi. Keempat pondasi ini, yaitu adat, adab atau tata krama, berbudaya tinggi, serta bersyariat atau beragama.

“Dengan falsafah hidup berkawan amanah, mati berkawan tanah, Bhinneka Tunggal Kuasa,” terangnya.

Ia kemudian mengawali pemaparan sejarah dan adat-istiadat budaya Kesultanan Kutai Kartanegara Ing Martadipura kepada jajaran Bank Indonesia. Menurutnya, Kesultanan Kutai Kartanegara memiliki makna strategis karena ikatan sejarahnya yang tidak bisa terpisahkan dengan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

“Sejarah Kutai ini berawal sejak abad ke-4 Masehi. Pada masa itu, Kutai masih berdiri sebagai sebuah kerajaan dan mencapai puncak kejayaan di bawah kepemimpinan Raja Mulawarman,” paparnya.

Namun, kejayaan tersebut berakhir pada masa pemerintahan Maharaja Derma Setia, raja terakhir dalam singgasana Hindu. Keruntuhan itu terjadi setelah ia gugur dalam peperangan melawan Sinom Panji Mendapa, seorang pangeran dari Kutai Kartanegara yang telah memeluk agama Islam.

 

Dari peristiwa inilah kemudian dua kerajaan tersebut digabung dan lahirlah Kesultanan Kutai Kartanegara Ing Martadipura, sekaligus menjadi titik awal berkembangnya Islam sebagai pusat peradaban di wilayah Kesultanan Kutai Kartanegara.

Secara historis, Kesultanan Kutai Kartanegara bermula di wilayah Muara Kaman. Namun kata Pangeran, seiring perjalanan waktu dan berbagai dinamika, termasuk beberapa kali peperangan, pada masa Raja ke-15 Kutai Kartanegara, Aji Imbut bergelar Sultan Aji Muhammad Muslihuddin, pusat kerajaan dipindahkan ke Tepian Pandan pada tahun 1782.

Nama Tepian Pandan kemudian berubah menjadi Tangga Arung, yang berarti rumah raja, dan wilayah inilah yang kini dikenal sebagai Kota Tenggarong.

“Pada 28 September 2026 mendatang, usia Kota Tenggarong akan menginjak 244 tahun. Sebuah perjalanan panjang yang berlangsung jauh sebelum Negara Kesatuan Republik Indonesia ini terbentuk,” tuturnya.

Memasuki fase sejarah berikutnya, Pangeran Hario Notonegoro juga menjelaskan bahwa di tahun 1947, Daerah Swapraja Kutai bersama empat swapraja lainnya di Bumi Etam, yakni Swapraja Bulungan, Swapraja Sambaliung, Swapraja Gunung Tabur, dan Neo Swapraja Pasir, membentuk Federasi Kalimantan Timur (Kaltim) berdasarkan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953.

Daerah Swapraja Kutai kemudian ditetapkan sebagai daerah istimewa Kutai, dengan Sultan Aji Muhammad Parikesit diangkat sebagai kepala daerah. Akan tetapi, status daerah istimewa itu berakhir pada tahun 1959.

Selanjutnya, berdasarkan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959, wilayah Kutai akhirnya dimekarkan menjadi tiga daerah tingkat II, yakni Kota Madya Balikpapan dengan ibu kota Balikpapan, Kota Madya Samarinda dengan ibu kota Samarinda, serta Kabupaten Kutai Kartanegara dengan ibu kota Tenggarong.

Dengan berakhirnya status daerah istimewa Kutai tersebut, maka berakhir pula kekuasaan pemerintahan Kesultanan Kutai Kartanegara Ing Martadipura.

“Pada tanggal 21 Januari 1960, Sultan Kutai Kartanegara Ing Martadipura Aji Muhammad Parikesit pun secara resmi menyerahkan kekuasaan kepada Aji Raden Padmo sebagai Bupati Kutai, Kapten Sujono sebagai Wali Kota Samarinda, dan Aji Raden Said Muhammad sebagai Wali Kota Balikpapan,” bebernya.

Meski begitu tegas dia, hingga saat ini wilayah Kesultanan Kutai Kartanegara Ing Martadipura secara adat masih mencakup delapan daerah administratif di Provinsi Kaltim, diantaranya; Kabupaten Kutai Kartanegara; Kabupaten Kutai Barat; Kabupaten Kutai Timur; Kota Bontang; Kota Samarinda; Kota Balikpapan; Kabupaten Penajam Paser Utara; serta Kabupaten Mahakam Ulu.

“Seluruh wilayah tersebut hingga kini masih menjadi bagian dari wilayah adat Kesultanan Kutai Kartanegara Ing Martadipura,” tegasnya.

Deputi Gubernur Bank Indonesia, Filianingsih Hendarta, dalam kesempatan yang sama pun menyampaikan bahwa kunjungan ke Kedaton Kesultanan Kutai Kartanegara Ing Martadipura bertujuan untuk mempererat persaudaraan dan silaturahmi.

“Kami menyampaikan terima kasih sebesar-besarnya atas sambutan dan penerimaan yang hangat dari Sultan, Bunda Ratu, serta seluruh kerabat Kesultanan Kutai Kartanegara Ing Martadipura,” ujarnya.

Menurut Filianingsih, kunjungan ini menjadi sebuah kehormatan bagi Bank Indonesia karena dapat bersilaturahmi secara langsung sekaligus merasakan kekayaan sejarah dan nilai-nilai budaya Kutai yang terjaga lintas generasi.

Ia menegaskan bahwa Kutai Kartanegara memiliki peran yang sangat penting dalam perjalanan sejarah dan peradaban, tidak hanya bagi masyarakat Kaltim saja, tetapi juga bagi bangsa Indonesia secara keseluruhan.

Filianingsih juga mengenang bagaimana generasinya sejak bangku sekolah dulu telah diperkenalkan dengan sejarah Kutai sebagai kerajaan tertua di Indonesia.

“Paling tidak, generasi saya dan beberapa generasi di bawah saya, sejak sekolah dasar sudah diajarkan dan menghafalkan bahwa kerajaan tertua di Indonesia adalah Kutai. Baru kali ini kami bisa hadir langsung di sini dan benar-benar merasakan bahwa inilah Kesultanan Kutai Kartanegara,” imbuhnya.

Ia pun menyebut nama Raja Mulawarman sebagai sosok yang begitu melekat dalam ingatan kolektif masyarakat Indonesia.

“Kita semua tahu Raja Mulawarman. Bahkan dulu kalau kita salah menuliskan namanya, nilainya bisa tidak bagus,” katanya sembari tersenyum.

Selain kekayaan sejarah, Filianingsih menilai bahwa Kesultanan Kutai Kartanegara juga mewariskan nilai-nilai kebersamaan, kearifan lokal, serta keseimbangan dalam kehidupan bermasyarakat, sejalan dengan empat prinsip yang sebelumnya telah disampaikan Pangeran Hario Notonegoro.

“Tadi disampaikan, ada empat prinsip yang menjadi fondasi kehidupan di Kesultanan. Nilai-nilai itulah yang kami lihat sebagai warisan sosial yang sangat kuat dan sejalan dengan semangat persatuan, kebersamaan, serta keseimbangan dalam membangun bangsa,” pungkasnya.

Penulis: Lydia Apriliani | Editor: Intoniswan

Tag: Bank Indonesia