TENGGARONG.NIAGA.ASIA – Remaong Kutai Berjaya (RKB) Kesultanan Kutai Kartanegara Ing Martadipura di Kalimantan Timur (Kaltim) menyatakan sikap tegas menolak wacana penempatan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) di bawah kementerian.

RKB yang dibawah kepemimpinan Hebby Nurlan Arafat ini mendukung penuh Polri tetap berada langsung di bawah Presiden Republik Indonesia demi menjaga independensi institusi kepolisian.

“Dengan ini kami mendukung penuh Polri tetap berada di bawah Presiden. Sehingga Polri tetap menjaga independensinya dan tidak ada intervensi dari pihak manapun. Semoga Polri tetap jaya dan selalu menjadi garda terdepan dalam menjaga situasi kamtibmas agar tetap aman, damai, dan kondusif. Bravo Polri,” katanya, Jumat (30/1/2026).

Hebby menegaskan, RKB siap mengambil langkah konkret apabila diperlukan untuk menyampaikan aspirasi ini pada pemerintah pusat. Baik melalui surat resmi maupun dengan datang langsung ke pusat pemerintahan.

“Kalau memang diperlukan, kami pasti bersurat atau langsung datang ke pusat,” ujarnya.

Menurut Hebby, risiko terbesar apabila Polri ditempatkan di bawah kementerian adalah terjadinya kekacauan besar dalam sistem penegakan hukum. Ia menilai hal tersebut merupakan bentuk pelemahan terhadap institusi Polri.

“Risiko terbesar pasti kacau. Karena ini salah satu bentuk pelemahan terhadap Polri. Paling dalangnya para koruptor. Bisa-bisa korupsi makin merajalela,” cetusnya.

Hebby juga mengungkapkan bahwa kekuatan RKB di Kaltim cukup besar. Berdasarkan data yang telah terinput dalam sistem, jumlah anggota RKB mencapai 3.783 orang, dan jumlah tersebut masih berpotensi bertambah.

“Masih banyak yang belum dimasukkan dalam sistem karena RKB ini kan harus melihat dulu kesungguhan anggota dalam menjalankan Sumpah Suaka Tanah Kutai, yang menjadi syarat masuk RKB,” jelasnya.

Ia memastikan seluruh anggota RKB tegak lurus menolak wacana Polri di bawah kementerian. Hal ini ditunjukkan melalui banyaknya video pernyataan sikap dari anggota RKB di berbagai daerah.

“Iya, semua tegak lurus menolak rencana tersebut,” tegasnya.

Sikap senada juga disampaikan jajaran pengurus dan pimpinan RKB di berbagai wilayah Kaltim. Ketua PAC RKB Kecamatan Sungai Kunjang, Kota Samarinda, Muhammad Faisal As, menyatakan dukungannya agar independensi Polri tetap terjaga.

“Dengan ini memberikan dukungan kepada Polri untuk tetap berada di bawah Presiden, agar terjaga independensinya serta terlepas dari intervensi pihak lain,” tuturnya.

Sementara itu, Ketua DPC RKB Kukar, Maulid Isnaini, menegaskan bahwa penempatan Polri langsung di bawah Presiden merupakan amanat reformasi.

“Saya tetap mendukung Polri berada langsung di bawah Presiden Republik Indonesia. Polri di bawah kementerian atau lembaga lain akan melemahkan institusi Polri dan melemahkan negara,” bebernya.

Pernyataan dukungan juga datang dari Ketua DPC RKB Kota Samarinda, Heldiansyah, yang menilai bahwa wacana tersebut berpotensi melumpuhkan negara.

“Ini bisa melumpuhkan institusi Polri dan akan melumpuhkan Negara Republik Indonesia. Jadi kami mendukung Polri tetap di bawah Presiden,” terangnya.

Dukungan terhadap Polri di bawah Presiden turut disuarakan oleh para pimpinan anak cabang (PAC), pimpinan anak ranting, hingga pengurus RKB di berbagai daerah, seperti Tenggarong Seberang, Loa Kulu, Muara Jawa, Sebulu, Samboja, Balikpapan, Bontang, hingga Marangkayu.

Mereka sepakat bahwa Polri harus tetap independen, profesional, dan bebas dari intervensi politik maupun kepentingan tertentu.

Secara keseluruhan, RKB menilai bahwa Polri yang berada langsung di bawah Presiden merupakan fondasi penting dalam menjaga stabilitas keamanan, penegakan hukum, dan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), sesuai dengan semangat dan amanat reformasi.

Penulis: Lydia Apriliani | Editor: Intoniswan

Tag: PaguyubanPolri