JAKARTA.NIAGA.ASIA – Sidang aduan kanal debottlenecking bersama Satuan Tugas Percepatan Program Strategis Pemerintah (Satgas P2SP) pada Jumat (6/2) yang dipimpin langsung Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengabulkan aduan/permintaan dari Apoteker Independen dan Pertamina Patra Niaga.
Sidang ini dihadiri oleh pihak pelapor serta perwakilan Kementerian/Lembaga (K/L) terkait untuk menuntaskan berbagai kendala yang sudah disampaikan pelaku usaha melalui kanal aduan debottlenecking.
Agenda sidang pertama membahas aduan dari apoteker independen berskala usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) yang diwakili oleh Gerakan Apoteker Pemilik Apotek Independen (GAPAI). GAPAI menyampaikan aduan mengenai pengurusan Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Perizinan Bangunan Gedung (PBG), dan Izin Apotek yang yang dinilai memberatkan.
“Dalam pembahasan tersebut, sejumlah kesepakatan berhasil dicapai guna memberikan kemudahan berusaha bagi apotek berskala UMKM. Kesepakatan yang dicapai antara lain penambahan fitur pemutakhiran data dalam sistem perizinan untuk memudahkan proses perpanjangan izin apotek, serta penetapan standar harga dan standar waktu penyelesaian Sertifikat Laik Fungsi (SLF) yang lebih pasti, transparan, dan ramah bagi pelaku usaha apotek berskala UMKM,” ungkap Deputi Bidang Perekonomian Kementerian Sekretariat Negara, Satya Bhakti Parikesit, seusai sidang.
Agenda sidang kedua membahas masukan dari PT Pertamina Patra Niaga terkait penyempurnaan tata kelola perizinan berusaha dalam rangka mendukung implementasi program Bioethanol.
“Kementerian dan Lembaga terkait sepakat untuk melakukan penyesuaian regulasi yang diperlukan agar program tersebut dapat berjalan optimal. Langkah ini sejalan dengan upaya pemerintah dalam mendorong swasembada energi, memperkuat ekonomi hijau, serta mendukung pencapaian Asta Cita Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto,” sambung Satya.
Satya melaporkan, hingga 6 Februari 2026 Satgas P2SP telah menerima total 76 laporan melalui kanal aduan debottlenecking, dengan rincian 60 laporan dalam proses penanganan, 4 laporan telah diselesaikan, dan 12 laporan dikembalikan kepada pelapor untuk dilakukan perbaikan.
“Melalui sidang debottlenecking, pemerintah terus berupaya memperbaiki iklim investasi dan mempercepat penyelesaian hambatan yang dihadapi pelaku usaha. Dengan penguatan kolaborasi lintas kementerian dan lembaga, diharapkan berbagai kendala struktural dapat ditangani secara lebih efektif demi mendorong pertumbuhan investasi dan perekonomian secara keseluruhan,” kata Satya.
Sumber: Biro KLI Kemenkeu | Editor: Intoniswan
Tag: Dunia Usaha