TENGGARONG.NIAGA.ASIA – Bupati Aulia Rahman Basri menegaskan bahwa janji-janji politik yang disampaikan kepada masyarakat Kutai Kartanegara (Kukar) tidak boleh berhenti pada tataran perencanaan semata, melainkan harus diwujudkan dalam bentuk pelayanan publik yang nyata dan dirasakan langsung oleh masyarakat.
Hal itu disampaikannya usai melantik dan mengambil sumpah 124 pejabat di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kukar pada Jumat sore (6/2/2026) di Pendopo Odah Etam, Tenggarong.
Konsep government craft kata Bupati Aulia Rahman Basri,menjadi kunci utama dalam menerjemahkan visi dan janji politik kepala daerah ke dalam kebijakan serta program yang efektif dan efisien.
Government craft, menurutnya, merupakan seni praktis dalam mengelola birokrasi, anggaran, dan regulasi daerah agar tujuan pembangunan benar-benar tercapai.
“Tujuan utama dari government craft ini adalah bagaimana mengubah rencana politik yang kami sampaikan bersama wakil bupati dalam bentuk janji-janji politik menjadi hasil nyata bagi masyarakat,” ujarnya.
Keberhasilan kepala daerah tidak hanya diukur dari tersusunnya dokumen perencanaan, tapi dari seberapa besar dampak kebijakan yang telah dia buat terhadap kualitas pelayanan publik agar lebih baik dan responsif.
Apalagi dengan kondisi fiskal daerah saat ini yang menuntut birokrasi bekerja lebih cermat dan inovatif. Penurunan transfer keuangan daerah pun diakuinya menjadi tantangan yang harus dijawab dengan pengelolaan anggaran yang tepat sasaran dan berbasis prioritas, sehingga setiap rupiah yang dibelanjakan melalui APBD benar-benar memberikan manfaat nyata bagi masyarakat
“Kita harus memastikan bahwa setiap anggaran yang dikeluarkan itu dampaknya dirasakan langsung oleh masyarakat. Inilah esensi dari government craft,” jelasnya.
Sebagai bentuk konkret dari penerapan government craft tersebut, Aulia menegaskan bahwa 17 program dedikasi Kukar Idaman Terbaik merupakan manifestasi langsung dari janji politik kepala daerah yang wajib dikawal dan direalisasikan bersama oleh seluruh organisasi perangkat daerah (OPD).
Ia pun meminta agar setiap OPD pengampu program untuk memahami secara menyeluruh tujuan, skema pelaksanaan, serta sasaran program, agar implementasinya benar-benar tepat guna dan manfaatnya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat Kukar.
Diskominfo misalnya, perangkat daerah ini harus memiliki perencanaan matang agar program internet gratis desa dapat berjalan optimal dan merata. Demikian pula Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) dituntut memastikan program RT-KU Terbaik dapat terimplementasi dengan baik di tingkat paling bawah.
“Program-program dedikasi ini bukan sekadar slogan. Ini janji kami kepada masyarakat yang harus diwujudkan melalui kerja nyata birokrasi,” tegasnya.
Dengan penerapan government craft yang konsisten, ia berharap visi Kukar Idaman Terbaik dapat terwujud secara berkelanjutan, sekaligus memperkuat kepercayaan publik terhadap kinerja pemerintah daerah.
“Kita harap bisa lebih memberikan pelayanan lagi kepada masyarakat,” pungkasnya.
Penulis: Lydia Apriliani | Editor: Intoniswan
Tag: OPD Kukar