TENGGARONG.NIAGA.ASIA – Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) telah menetapkan tema pemerataan transformasi pembangunan berbasis kewilayahan dalam Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2027.
Melalui kebijakan ini, Pemkab memastikan arah pembangunan tidak akan lagi terpusat di Tenggarong dan kawasan perkotaan, tetapi, akan diperluas secara seimbang ke seluruh kecamatan sesuai potensi ekonomi masing-masing wilayah.
Hal tersebut disampaikan Plt Kepala Bappeda Kukar, Syarifah Vanesa Vilna, dalam Forum Konsultasi Publik Rancangan Awal RKPD Kukar 2027 yang digelar di Ruang Rapat Ing Martadipura Lantai I Kantor Bappeda Kukar, Rabu (11/2/2026).
“Tema kita hari ini pemerataan transformasi pembangunan berbasis kewilayahan. Artinya di tahun 2027, bupati dan wakil bupati ingin mendorong pembangunan yang seimbang antarwilayah melalui pencapaian ekonomi berdasarkan potensinya,” ujar Nana, sapaan akrabnya.
Menurutnya, pembangunan Kukar ke depan harus meninggalkan pola lama yang hanya bertumpu pada satu pusat pertumbuhan saja. Seluruh kecamatan didorong tumbuh sesuai karakteristik dan keunggulan masing-masing, baik di sektor pertanian, perikanan, pariwisata, industri, maupun ekonomi kreatif.
“Harapannya pembangunan tidak hanya berfokus pada pusat pertumbuhan saja, misalnya di Tenggarong atau sekitar kota. Tetapi juga di seluruh potensi ekonomi yang ada di wilayah kecamatan,” jelasnya.
Ia menjelaskan, pemerataan pembangunan tidak dapat berjalan tanpa penguatan akses dan konektivitas. Karena itu, peningkatan infrastruktur dasar serta layanan pendidikan dan kesehatan menjadi prasyarat utama.
“Kita akan melakukan peningkatan terhadap seluruh akses, baik melalui infrastruktur, pendidikan maupun kesehatan. Itu menjadi fondasi agar transformasi pembangunan bisa berjalan,” katanya.
Penguatan konektivitas antarwilayah dinilai penting agar kawasan potensial tidak terisolasi dan mampu terintegrasi dalam sistem ekonomi daerah secara menyeluruh.
Tema RKPD 2027 juga diselaraskan dengan arah kebijakan nasional. RKP 2027 yang mengusung tema akselerasi pertumbuhan berkualitas melalui produktivitas, investasi, dan industri. Sementara di tingkat perangkat daerah, fokus diarahkan pada pembangunan infrastruktur, konektivitas, penguatan sumber daya manusia (SDM), serta ekonomi inklusif.
“Jadi ada benang merah antara kebijakan nasional dan daerah. Kita ingin pertumbuhan yang bukan hanya cepat, tetapi juga merata dan inklusif,” terangnya.
Sebagai implementasi konkret pendekatan kewilayahan, Pemkab Kukar pun mendorong pengembangan Koperasi Merah Putih di desa dan kecamatan. Koperasi ini diharapkan bisa menjadi simpul penggerak ekonomi lokal sekaligus memperkuat rantai pasok berbasis masyarakat.
“Koperasi Merah Putih harapannya menjadi sarana ekonomi di setiap desa/kecamatan. Kita akan dorong dan dukung proses rantai pasoknya agar manfaatnya kembali kepada masyarakat, khususnya dalam pemberdayaan ekonomi dan peningkatan pendapatan,” paparnya.
Menguatkan arah pemerataan transformasi pembangunan berbasis kewilayahan, Pemkab Kukar juga menetapkan enam prioritas utama yang menjadi fokus pembangunan daerah pada tahun 2027.
Prioritas pertama, perluasan pengembangan perekonomian kewilayahan tematik untuk pemberdayaan pelaku usaha masyarakat. Kebijakan ini diarahkan pada penyusunan skema pemanfaatan kawasan strategis dan sentra produksi, penguatan agroindustri serta pariwisata, hingga penerapan pilot project klaster ekonomi hijau dan ekonomi kreatif di sejumlah wilayah potensial.
Prioritas kedua, integrasi kawasan pariwisata unggulan berbasis wisata alam, budaya, dan agropolitan produktif. Pemerintah daerah akan mendorong pengembangan destinasi wisata alam, budaya, dan agrowisata secara terpadu, termasuk memperkuat konektivitas dan aksesibilitas antar destinasi.
Selain itu, kualitas amenitas dan layanan pariwisata juga ditingkatkan agar mampu memenuhi standar yang lebih tinggi, bahkan ditargetkan berstandar internasional.
Prioritas ketiga, peningkatan daya jangkau infrastruktur kawasan dan layanan dasar. Kebijakan ini mencakup peningkatan kualitas infrastruktur dasar pada kawasan pangan, wisata, dan perikanan, serta penguatan layanan dasar di desa-desa, termasuk desa penyangga Ibu Kota Nusantara (IKN).
Prioritas keempat, peningkatan kompetensi dan kapasitas aparatur serta penguatan kelembagaan organisasi perangkat daerah. Penguatan kapasitas ASN dalam tata kelola pemerintahan dan peningkatan akuntabilitas berbasis kinerja menjadi kunci agar seluruh program pembangunan berjalan efektif dan tepat sasaran.
Prioritas kelima, perluasan akses pelayanan dasar dan pelestarian kebudayaan lokal berbasis komunitas sebagai bagian dari penguatan ketahanan sosial menuju transformasi pembangunan.
Di dalamnya terdapat program beasiswa, penguatan kelembagaan budaya lokal, perlindungan sosial bagi kelompok rentan, penyediaan hunian layak dan terjangkau, hingga pemenuhan hak anak, perempuan, pemuda, penyandang disabilitas, dan lansia.
Terakhir, prioritas keenam menitikberatkan pada peningkatan ketahanan lingkungan dan sistem pengelolaan sampah yang berbasis masyarakat.
Kebijakan ini beber dia, mencakup rehabilitasi lingkungan kritis, pengelolaan limbah secara terpadu dan bertanggung jawab, serta penerapan sistem pengelolaan sampah berbasis masyarakat, termasuk pembangunan Tempat Pengolahan Sampah Reduce-Reuse-Recycle (TPS 3R).
Melalui enam prioritas tersebut, Pemkab Kukar dibawah kepemimpinan Aulia-Rendi berharap arah pemerataan pembangunan Tahun 2027 tidak hanya menjadi konsep perencanaan saja. Akan tetapi, benar-benar terimplementasi dalam program konkret yang menyentuh kebutuhan dan potensi di seluruh kecamatan.
Penulis: Lydia Apriliani | Editor: Intoniswan
Tag: RKPD KUKAR 2027