NUNUKAN.NIAGA.ASIA – Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) bukan sekadar rutinitas birokrasi tahunan. Forum ini merupakan instrumen penting dalam memastikan pemerataan infrastruktur dan penguatan ekonomi inklusif.
Peryataan itu disampaikan Bupati Nunukan, Irwan Sabri, saat membuka Musrenbang Kewilayahan Pulau Nunukan dalam rangka penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) tahun 2026/2027, hari Jum’at (13/2/2026).
“Musrenbang merupakan pertemuan sangat strategis bagi masyarakat untuk menyuarakan kebutuhan riil dari tingkat bawah,” kata Irwan
Pemerintah Nunukan ingin memastikan setiap usulan dikaji secara objektif dan konstruktif dengan memprioritaskan program yang benar-benar berdampak langsung bagi kesejahteraan masyarakat.
“Prioritas utama kita adalah program yang memberikan pelayanan terbaik dan berdampak langsung bagi daerah dan masyarakat,” ujar Bupati.
Sekretaris Bappeda Litbang Nunukan, Andi Astuti, menerangkan, pulau Nunukan merupakan kawasan strategis karena letaknya berbatasan langsung dengan Malaysia, memiliki peran penting dalam mendukung stabilitas, aktivitas perdagangan, dan pelayanan pemerintahan.
Saat ini pemerintah tengah menyusun program peningkatan kualitas jalan lingkungan, drainase, air bersih, fasilitas pendidikan, kesehatan, serta konektivitas antar kawasan guna mendukung perekonomian wilayah.
“Bupati Nunukan sangat konsen terhadap pertumbuhan UMKM dan distribusi barang agar tercipta percepatan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkeadilan,” tuturnya.
Astuti menjelaskan, terdapat dua fokus utama pembangunan daerah yakni, memastikan pelayanan dasar masyarakat semakin merata berkualitas dan memperkuat infrastruktur ekonomi sebagai pengungkit pertumbuhan dan daya saing wilayah.
Berdasarkan data Bappeda Litbang Nunukan, terdapat 386 usulan kegiatan di pulau Nunukan dengan rincian, Kecamatan Nunukan sebanyak 230 dan Kecamatan Nunukan Selatan sebanyak 156. Usulan tersebut telah terakomodir dalam dokumen RKA 2026.
“Usulan kegiatan itu bersumber dari hasil Musrembang kecamatan dan Pokok Pikiran (Pokir) anggota DPRD,” bebernya.
Adapun untuk rekap data Tahun 2027 Kecamatan Nunukan dan Kecamatan Nunukan Selatan berjumlah 1.032 usulan, dimana dari semua usulan sudah dilakukan verifikasi dan penajaman yang hasilnya diperoleh 65 usulan prioritas.
Astuti mengakui penyerapan usulan Musrenbang dan Pokir belum maksimal dikarenakan terbatasnya kapasitas fiskal daerah, sehingga perlu dilakukan penentuan prioritas yang mengacu pada Visi Misi 17 Arah Baru Perubahan Bupati dan Wakil Bupati Nunukan.
“Keputusan yang kita ambil hari ini akan menentukan kualitas pembangunan Kabupaten Nunukan untuk tahun 2027,” tutupnya.
Penulis : Budi Anshori | Editor : Intoniswan
Tag: Musrenbang Nunukan