TANJUNG SELOR.NIAGA.ASIA – Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara) jumlah penduduk miskin di Kalimantan Utara pada September 2025 sebanyak 42,45 ribu (5,47 persen). Pada Maret 2025 penduduk miskin berjumlah 42,57 ribu (5,54 persen), berarti jumlah penduduk miskin berkurang 120 jiwa atau secara presentase menurun 0,07 persen poin.
Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Kalimantan Utara, Dr. Mustaqim menyampaikan itu dalam Konferensi Pers, 05 Pebruari 2026.
“Jumlah penduduk miskin daerah perkotaan mengalami kenaikan baik secara absolut maupun persentase sedangkan penduduk miskin daerah pedesaan mengalami penurunan secara absolut maupun persentase,” sambungnya.
Selama periode Maret 2025 – September 2025, penduduk miskin di daerah perkotaan bertambah sebanyak 4,16 ribu jiwa dari 25,56 ribu orang pada Maret 2025 menjadi 29,73 ribu orang pada September 2025 atau secara persentase naik sebesar 0,59 persen poin dari 5,27 persen menjadi 5,86 persen.
Penduduk Miskin di daerah perdesaan mengalami penurunan sebanyak 4,29 ribu jiwa dari 17,01 ribu orang pada Maret 2025 menjadi 12,73 ribu orang pada September 2025 atau secara persentase turun 1,26 persen poin dari 5,98 persen menjadi 4,72 persen.
Jumlah penduduk miskin di daerah perdesaan lebih sedikit dibanding di daerah perkotaan. Begitu juga persentase penduduk miskin yang berada di daerah perdesaan pada bulan September 2025 lebih kecil dibandingkan dengan daerah perkotaan, yakni sebesar 4,72 persen, sedangkan di daerah perkotaan sebesar 5,86 persen. Sebaliknya kondisi Maret 2025 persentase penduduk miskin di perkotaan 5,27 persen sedangkan di perdesaan lebih tinggi 5,98 persen.
Garis kemiskinan
Menurut Mustaqim, besar kecilnya jumlah penduduk miskin sangat dipengaruhi oleh Garis Kemiskinan, karena penduduk miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran per kapita per bulan di bawah Garis Kemiskinan.
Selama Maret 2025 – September 2025, Garis Kemiskinan naik sebesar 5,50 persen, yaitu dari Rp. 884.970,- per kapita per bulan pada Maret 2025 menjadi Rp. 933.675,- per kapita per bulan pada September 2025.
Dengan memperhatikan komponen Garis Kemiskinan (GK), yang terdiri dari Garis Kemiskinan Makanan (GKM) dan Garis Kemiskinan Non-Makanan (GKNM), terlihat bahwa peranan komoditi makanan jauh lebih besar dibandingkan peranan komoditi bukan makanan (perumahan, sandang, pendidikan, dan kesehatan).
“Pada bulan September 2025, sumbangan GKM terhadap GK sebesar 73,82 persen. Sedangkan sumbangan GKNM terhadap GK adalah sebesar 26,18 persen,” papar Mustaqim.
Garis kemiskinan di daerah perkotaan lebih besar dibandingkan di daerah perdesaan, pada bulan September 2025 garis kemiskinan di daerah perkotaan sebesar Rp 963.971,- sedangkan di daerah perdesaan sebesar Rp 868.014,-.
“Hal ini menggambarkan bahwa pemenuhan kebutuhan hidup di daerah perkotaan lebih mahal dibandingkan dengan daerah perdesaan,” ujarnya.
Komoditi penyumbang kemiskinan
BPS Kaltara juga melaporkan, komoditi makanan yang mempunyai andil terbesar dalam membentuk garis kemiskinan makanan di Kalimantan Utara pada bulan September 2025 antara daerah perkotaan dan perdesaan terdapat perbedaan pola.
Lima komoditi terbesar penyumbang garis kemiskinan makanan (GKM) di perkotaan adalah beras, rokok kretek/filter, telur ayam ras, daging ayam ras, dan bandeng. Sementara lima komoditas terbesar penyumbang garis kemiskinan makanan di perdesaan adalah beras, rokok kretek/filter, telur ayam ras, daging ayam ras dan gula pasir.
“Penyumbang terbesar di seluruh wilayah (perkotaan dan Perdesaan) adalah komoditi beras dengan kontribusi sebesar 24,26 persen di perkotaan dan 29,70 persen di pedesaan.”
Selanjuta, lima komoditi terbesar penyumbang garis kemiskinan non makanan (GKNM) di perkotaan yaitu perumahan, listrik, bensin, pendidikan, dan air sedangkan di perdesaan terdapat perbedaan pola.
Lima komoditi terbesar penyumbang garis kemiskinan non-makanan (GKNM) di perdesaan adalah perumahan, bensin, listrik, pendidikan, dan perlengkapan mandi. Komoditas perumahan merupakan yang paling besar kontribusinya terhadap Garis kemiskinan Non makanan baik di perkotaan maupun di perdesaan.
“Sumbangan dari komoditas perumahan ini sebesar 33,39 persen di perkotaan dan 49,22 persen di perdesaan,” kata Mustaqim.
Indeks kedalaman dan keparahan Kemiskinan
Menurut Mustaqim, persoalan kemiskinan bukan hanya sekedar berapa jumlah dan persentase penduduk miskin. Dimensi lain yang perlu diperhatikan adalah tingkat kedalaman dan keparahan dari kemiskinan.
Selain harus mampu memperkecil jumlah penduduk miskin, kebijakan pengentasan kemiskinan juga sekaligus harus bisa mengurangi tingkat kedalaman dan keparahan dari kemiskinan.
Pada periode Maret-September 2025, Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) mengalami penurunan begitu pula dengan Indeks Keparahan Kemiskinan (P2). Indeks Kedalaman Kemiskinan turun dari 0,748 pada keadaan Maret 2025 menjadi 0,378 pada keadaaan September 2025.
“Indeks Keparahan Kemiskinan turun dari 0,289 menjadi 0,048 pada periode Maret-September 2025,” ungkapnya.
Nilai Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) di daerah perdesaan lebih rendah daripada perkotaan. Pada bulan September 2025, nilai Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) untuk perkotaan sebesar 0,459, sementara di daerah perdesaan sebesar 0,225. Hal ini juga terjadi pada nilai Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) di perdesaan lebih rendah dibandingkan perkotaan yaitu 0,066 untuk daerah perkotaan sementara di daerah perdesaan sebesar 0,013.
Penulis: Intoniswan | Editor: Intoniswan
Tag: Kemiskinan