SAMARINDA.NIAGA.ASIA – Strategi penguatan Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) Kaltim diarahkan untuk mempercepat transformasi digital dalam pengelolaan keuangan daerah. Hal ini antara lain dilakukan melalui perluasan ekosistem pembayaran digital seperti QRIS dan Kartu Kredit Indonesia (KKI), penguatan sistem informasi pengelolaan keuangan daerah, serta peningkatan kualitas digitalisasi layanan pemerintah daerah.
Demikian dilaporkan Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kalimantan Timur, Jajang Hermawan dalam dalam High Level Meeting (HLM) antara Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) dan Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) di Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kalimantan Timur, hari Jumat, 6 Maret 2026.
High Level Meeting dibuka secara daring oleh Gubernur Kalimantan Timur, Dr. H. Rudy Mas’ud, S.E., M.E. dan dihadiri secara luring oleh Wakil Gubernur Kalimantan Timur, Ir. H. Seno Aji, M.Si, selaku Ketua TPID Provinsi Kaltim.
Kegiatan ini turut dihadiri Forkopimda Kalimantan Timur (Danrem 091/ASN, Danlanud Dhomber, Danlanal Balikpapan, Polda Kaltim), Sekretaris Daerah Prov. Kaltim, Kepala BPS Kaltim, Kepala Perangkat Daerah Pemerintah Prov. Kaltim, Kepala Daerah Kab/Kota, Kepala OPD dan instansi vertikal terkait.
Menurut Jajang, perkembangan digitalisasi di Kalimantan Timur menunjukkan tren yang sangat positif, tercermin dari peningkatan signifikan transaksi non-tunai, serta semakin luasnya implementasi elektronifikasi transaksi pemerintah daerah.
Upaya tersebut diharapkan dapat mendorong transparansi, efisiensi, serta peningkatan kualitas tata kelola keuangan daerah dalam mendukung pembangunan ekonomi yang berkelanjutan.
“Kami meyakini bahwa melalui sinergi yang kuat antara Pemerintah Daerah, Bank Indonesia, serta seluruh pemangku kepentingan, berbagai tantangan yang kita hadapi ke depan dapat kita kelola dengan baik, sekaligus membuka peluang untuk memperkuat ketahanan ekonomi daerah,” ujar Jajang.
Selain itu, percepatan digitalisasi transaksi pemerintah daerah melalui optimalisasi kanal pembayaran digital, pemanfaatan Kartu Kredit Indonesia (KKI), serta peningkatan capaian indeks Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD) juga menjadi fokus penting dalam meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan kualitas layanan publik di Kalimantan Timur.
“Di sisi lain, percepatan digitalisasi transaksi pemerintah daerah juga akan terus didorong melalui penguatan implementasi ETPD, pemanfaatan kanal pembayaran digital, serta peningkatan kualitas tata kelola keuangan daerah,” pungkas Jajang.
Penulis: Intoniswan | Editor: Intoniswan
Tag: pembayaran digital