SAMARINDA.NIAGA.ASIA – DR Zulkarnain, mantan Ketua Bidang Ekonomi, Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup Tim Gubernur untuk Percepatan Pembangunan (TGUPP) Kaltim 2018-2023 era kepemimpinan Isran Noor-Hadi Muyadi mengatakan, tugas Tim Ahli Gubernur Kaltim, Rudy Mas’ud-Seno Aji tidak ringan, apalagi dalam kondisi pendapatan daerah sedang tidak baik-baik saja, karena dipangkas pemerintah pusat.
“Meski kondisi keuangan daerah tidak sedang baik-baik saja, tapi saya percaya apabila Tim Ahli kompak dan bekerja keras bisa sukses membantu gubernur sekarang ini,” kata Zulkarnaian menjawab Niaga.Asia, Kamis (5/3/2026).
Menurut Zulkarnain, pada masa Isran Noor-Hadi Mulyadi, anggota TGUPP hanya 12 orang, jauh lebih sedikit dibandingkan Tim Ahli yang ada sekarang sampai 40-an orang. Dari sisi keuangan, lanjut Zulkarnain, honor yang mereka terima dulu hanya berkisar antara Rp12.000.000 sampai dengan Rp15.000.000 per bulan, atau setahun alokasi dari APBD untuk TGUPP tak sampai Rp2 miliar.
“Tapi ketika kami harus berada di luar daerah dalam waktu cukup lama, Pak Isran membantu uang saku kami dari uang pribadinya,” ungkapnya.
“Kami jarang pakai uang perjalanan dinas, meski disediakan, lebih banyak pakai uang dari kantong pribadi Pak Isran,” sambung Zulkarnain.
Zulkarnain menerangkan, anggota TGUPP Isran-Hadi dulu, dapat dikatakan kerja-kerjanya berhasil karena berkolaborasi dengan provinsi lain mendesain perjuangan mendapatkan hak-hak daerah dari aktivitas perekonomian, seperti dari perkebunan sawit, batubara, tambahan alokasi anggaran APBN untuk kabupaten/kota se-Kaltim, uang kompensasi karbon, dan lain-lain.
Tapi karena kondisi sekarang tidak baik-baik saja, maka tugas Tim Ahli Gubernur sekarang tidak ringan, apalagi apa-apa yang sudah diperjuangkan pada saat gubernur Isran sudah dibuyarkan pemerintah pusat, dengan memangkas TKD (Transfer ke Daerah) Kaltim hingga Rp6 triliun.
“Aku dengar bersihnya pendapatan daerah, termasuk PAD dan TKD hanya Rp14 triliun,” kata Zulkarnain.
Dikatakan, tugas paling berat dari Tim Ahli Gubernur Rudy Mas’ud, bagaimana mengoptimalkan pendapatan daerah dan memikirkan sumber-sumber pendapatan baru untuk mengisi kas daerah, atau minimal bagaimana menjadikan UMKM dan pariwisata jadi tulang punggung ekonomi daerah, serta mengoptimalkan usaha BUMD agar menghasilkan laba lebih besar dan memberi dividen ke kas daerah lebih banyak lagi.
“Kalau Tim Ahli mencari TKD atau DBH dari pemerintah pusat, kelihatannya berat, tidak semudah yang kami dapatkan dulu,” ujar Zulkarnain.
Menjawab Niaga.Asia, Zulkarnaian, sebetulnya kinerja Tim Ahli atau dulu namanya TGUPP bisa diukur menggunakan tolok ukur yang dibuat sendiri atau ditetapkan gubernur. Sehari-hari tugas TGUPP dulu, lanjut Zulkarnain, selain mengerjakan pekerjaan yang diberikan langsung oleh gubernur, memberikan pendampingan kepada OPD agar bisa bekerja sesuai target yang telah ditetapkan.
“Intinya kerja TGUPP era Isran-Hadi dulu, membantu OPD mencarikan solusi bila menemui hambatan dalam melaksanakan program yang telah ditetapkan,” terangnya.
Penulis: Intoniswan | Editor: Intoniswan
Tag: Tim Ahli Gubernur Kaltim