MALINAU.NIAGA.ASIA – Pemerintah Kalimantan Utara (Kaltara) bersama Pemerintah Malaysia, menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) percepatan kerjasama pembangunan wilayah perbatasan Long Nawang, Kecamatan Kayan Hulu, Kabupaten Malinau, Rabu (25/03).
Kepala Adat Besar Apo Kayan, Malinau, Ibau Ala, mengatakan Rakor percepatan pembangunan perbatasan RI – Malaysia akan dihadiri berbagai pihak, mulai dari pemerintah, tokoh adat, hingga perwakilan dari Malaysia.
“Dari Indonesia, hadir Wakil Gubernur Kaltara, Ingkong Ala dan Bupati Malinau Wempi W. Mawa serta Lembaga Adat Besar Apau Kayan dan masyarakat adat,” kata Ibau, Kamis (26/03/2026).
Sementara itu, dari Pemerintah Malaysia, hadir Wakil Menteri Digital Malaysia, Datuk Wilson Uga Anak Kumbong, bersama perwakilan Lab Pacuan Empat Roda L4xN4 Bahagian Ketujuh Kapit, Petrus Tomas Disos dan rombongan lainnya dari Sarawak.
Ibau menerangkan, pertemuan ini menjadi momentum strategis dalam memperkuat hubungan bilateral di wilayah perbatasan, khususnya dalam aspek sosial budaya, ekonomi hingga pengelolaan kawasan perbatasan yang melibatkan masyarakat adat di kedua negara.
“Kami masyarakat Malinau sangat menyambut baik pelaksanaan Rakor perwakilan kedua negara di wilayah adat Long Nawang,” tuturnya.
Kehadiran para pemangku kepentingan lintas negara menjadi peluang penting untuk memperkuat peran masyarakat adat dalam menjaga harmoni dan stabilitas kawasan perbatasan RI – Malaysia.
Menurutnya hubungan masyarakat Dayak di Indonesia dan Malaysia sudah terjalin sejak lama sebagai satu rumpun. Karena itu, pertemuan ini juga menjadi ajang mempererat kembali silaturahmi lintas batas.
“Warga perbatasan berharap pertemuan ini menghasilkan kesepahaman bersama dalam mendorong pembangunan kawasan perbatasan yang berkelanjutan serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat di wilayah terpencil Apo Kayan,” bebernya.
Ibau juga menekankan pentingnya keberadaan Pos Lintas Batas Negara (PLBN) Indonesia di wilayah perbatasan Malinau dan berharap Pemerintah Malaysia dapat segera pula membangun Customs Quarantine Security (ICQS) atau PLBN Sarawak.
“Kami berharap PLBN di Malaysia bisa segera dibangun karena hal ini penting sebagai pintu resmi bagi masyarakat perbatasan,” ujarnya.
Lebih dari itu, Ibau menerangkan kehadiran PLBN diyakini akan membawa dampak besar, mulai dari peningkatan ekonomi hingga percepatan pembangunan infrastruktur di wilayah terpencil seperti Apo Kayan.
Untuk itu, Ibau Ala minta pertemuan perwakilan dua negara bukan sekadar diskusi, tetapi menjadi langkah nyata menuju perbatasan yang lebih maju dan sejahtera masyarakat perbatasan RI – Malaysia.
“Kalau PLBN sudah ada, ekonomi pasti ikut bergerak dan pembangunan infrastruktur juga akan menyusul,” ungkapnya.
Penulis : Budi Anshori | Editor : Intoniswan
Tag: Pemprov Kaltara