TENGGARONG.NIAGA.ASIA – Wakil Bupati Rendi Solihin melakukan sidak ke Tangga Arung Square pada Senin siang (30/3/2026) menyusul mencuatnya dugaan permainan harga sewa lapak, kenaikan tarif yang tidak wajar, hingga indikasi keterlibatan oknum yang meresahkan pedagang dan masyarakat.
Sidak tersebut dilakukan sebagai tindak lanjut atas laporan yang masuk dari pedagang dan masyarakat. Rendi Solihin menegaskan bahwa pihaknya ingin memastikan kebenaran isu yang beredar di lapangan.
“Ada isu main harga, ada yang harga sewanya dinaikkan. Nah ini yang mau kita clear-kan, benar atau tidak,” ujarnya.
Terkait isu adanya dugaan permainan tarif hingga Rp10 juta serta kabar keterlibatan sejumlah oknum, Rendi mengaku belum bisa memastikan jumlah pasti pihak yang terlibat. Namun ia menilai, munculnya isu ini menjadi indikasi yang harus ditelusuri secara serius.
“Kalau ada asap pasti ada api dong. Artinya mungkin memang ada oknum-oknum yang memanfaatkan situasi ini. Itu yang akan kita cari tahu,” tuturnya.
Ia juga meminta agar Dinas Perindag Kukar agar segera melakukan evaluasi menyeluruh terhadap sistem pengelolaan Tangga Arung Square, termasuk struktur kepengurusan di dalamnya.
Ironisnya, pada sidak ini juga mencuat dugaan keterlibatan aparatur sipil negara (ASN) dari luar Dinas Perindag Kukar terkait pengelolaan kawasan tersebut yang dinilai Rendi Solihin tidak tepat.
“Isunya lebih parah ini, ada ASN yang bukan dari dinas pasar ikut mengelola. Ini benar-benar mengkhawatirkan. Kenapa tidak memberdayakan orang di dinasnya sendiri,” tanyanya.
Kondisi ini menurutnya, membuka peluang bagi oknum tertentu untuk menyalahgunakan wewenang mereka dan memanfaatkan situasi kebangkitan Tangga Arung Square.
“Tidak ada celah untuk mereka yang ingin memanfaatkan situasi ini. Kita pastikan awasi bersama,” tambahnya.
Selain soal sewa lapak, Rendi juga menyoroti rencana kenaikan tarif bagi pelaku usaha kecil seperti penyedia wahana permainan di area teras Tangga Arung Square.
Berdasarkan informasi yang diterima Rendi, tarif yang semula Rp2.000 per perkan per hari direncanakan naik menjadi Rp5.000 dengan alasan ingin menyesuaikan standar pusat perbelanjaan modern. Hal tersebut langsung ditolak tegas oleh orang nomor dua di Kukar ini.
“Katanya mau disamakan dengan standar Big Mall. Saya tegaskan, Tangga Arung Square bukan Big Mall,” tegasnya.
Sejak awal, konsep Tangga Arung Square ini memang berbeda dengan pusat perbelanjaan besar karena difokuskan pada pemberdayaan pedagang kecil dan menengah.
“Kita ini mau bantu pedagang bangkit, bukan membebani mereka. Ini bukan tempat untuk kelas menengah ke atas seperti Big Mall. Tidak bisa dibandingkan,” ungkapnya lagi.
Rendi juga menilai, jika benar ada kenaikan tarif tersebut, maka hal itu merupakan ulah oknum yang mencoba memainkan situasi. Bukan instruksi dari Pemerintah Kabupaten Kukar dibawah kepemimpinan Bupati Aulia Rahman Basri dan Wakil Bupati Rendi Solihin.
“Kalau dari Rp2.000 mau dinaikkan jadi Rp5.000, itu no way. Itu oknum-oknum saja yang mainkan tarifnya,” lanjutnya.
Di akhir, Rendi Solihin mengajak media dan masyarakat untuk turut berperan aktif dalam mengawasi dan melaporkan jika menemukan praktik-praktik yang merugikan pedagang.
“Kami butuh dukungan semua pihak. Kalau ada informasi atau temuan di lapangan, tolong sampaikan ke kami. Karena tanpa laporan, kami juga sulit menindak,” tegasnya.
Menurutnya, isu tersebut tidak bisa dianggap sepele karena berpotensi mengganggu proses pemulihan aktivitas ekonomi di Tangga Arung Square yang baru kembali menggeliat setelah lama tidak beroperasi.
“Jangan sampai ini benar terjadi. Karena ini sangat meresahkan untuk Tangga Arung Square yang baru mau bangkit,” jelasnya.
Pemerintah daerah saat ini kata Rendi, tengah berupaya meningkatkan fasilitas dan layanan di kawasan tersebut agar mampu menjadi ruang usaha yang sehat bagi para pedagang, khususnya pelaku usaha kecil dan menengah.
Namun di sisi lain, ia mengingatkan agar tidak ada pihak yang justru mengambil keuntungan pribadi dari situasi tersebut, terlebih pada momentum Lebaran yang identik dengan meningkatnya aktivitas ekonomi.
“Kita berusaha meningkatkan layanan dan fasilitas, tapi jangan sampai ada oknum yang mengambil kesempatan, apalagi kemarin momen Lebaran. Ini tidak boleh,” katanya.
Untuk memastikan pengawasan berjalan maksimal, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kukar turut menggandeng Kejaksaan Negeri Tenggarong dalam proses pendampingan hukum.
“Ingat, kami full mengawasi Tangga Arung Square dan didampingi langsung Kejaksaan Negeri Tenggarong. Kalau memang ada oknum yang bermain, segera kita tindak,” terangnya.
Penulis: Lydia Apriliani | Editor: Intoniswan
Tag: Tangga Arung SqueraUMKM