SAMARINDA.NIAGA.ASIA – Pemerintah Kota Samarinda resmi menyerahkan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2025 kepada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim).

Penyerahan dokumen pertanggungjawaban ini dilakukan serentak bersama sembilan kabupaten/kota lainnya di Kaltim. Selasa 31 Maret 2026.

Wali Kota Samarinda Andi Harun melalui Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Samarinda, Ananta Fathurrozi menerangkan, penyusunan hingga penyampaian laporan keuangan ini merupakan agenda rutin tahunan. Proses ini dilakukan dengan mengacu pada ketentuan dan standar akuntansi.

“Pelaporan yang kita berikan ini merupakan hasil kinerja sepanjang 2025. Pelaporan ini dilakukan setiap tahun, mencakup pelaporan pencairan berbagai kegiatan yang telah kita sesuaikan dan kita selesaikan,” kata Ananta di Kantor Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) jalan M Yamim, Samarinda.

Selama satu bulan ke depan, tim auditor BPK akan membedah dokumen tersebut. Pemeriksaan mencakup uji sampel untuk mengukur tingkat akuntabilitas serta kepatuhan Pemkot Samarinda terhadap regulasi keuangan.

“BPK akan melihat dan memeriksa serta meneliti kesesuaian akuntabilitasnya. Hasil penilaian kemungkinan akan diserahkan pada akhir April atau Mei mendatang,” ujar Ananta.

Pemkot Samarinda optimistis mampu mempertahankan predikat tertinggi dari BPK yakni kembali meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), seperti capaian pada tahun sebelumnya.

“Selama ini Samarinda selalu mendapat predikat WTP. Kami berharap laporan tahun 2025 ini juga kembali meraih WTP karena seluruh prosesnya sudah mengikuti standar BPK. Apalagi, kita sudah berhasil mempertahankan prestasi ini selama 12 kali berturut-turut,” demikian Ananta Fathurrozi.

Penulis: Nur Asih Damayanti | Editor: Saud Rosadi | Advertorial

Tag: Badan Pemeriksa KeuanganPemkot Samarinda