JAKARTA.NIAGA.ASIA – Presiden Prabowo Subianto menyayangkan oknum di dalam birokrasi yang menyalahgunakan kewenangan untuk kepentingan pribadi dan kelompok tertentu.

Hal itu disampaikan Presiden di acara penyerahan denda administratif dan penyelamatan keuangan negara  Rp11,420 triliun dari Jaksa Agung ST Burhanuddin kepada negaya yang diterimakan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa, serta penguasaan kembali kawasan hutan tahap VI yang digelar di Kompleks Kejaksaan Agung Republik Indonesia, Jakarta, pada Jumat (10/04/2026).

“Ada di antara kita, harus kita akui, di antara birokrasi kita, di antara K/L-K/L kita, di antara lembaga-lembaga kita, institusi kita, ada pribadi-pribadi yang diberi tugas, diberi kehormatan oleh negara, tapi memakai wewenang dan kekuasaannya justru untuk membantu mereka-mereka yang mencuri dari uang negara,” ucapnya.

Menurut Presiden, menjaga dan menyelamatkan kekayaan negara merupakan tugas yang penuh kehormatan dan kemuliaan. Untuk itu, Presiden mengajak seluruh aparatur negara untuk kembali pada prinsip dasar pengabdian kepada rakyat.

Presiden Prabowo menegaskan bahwa bekerja di pemerintahan merupakan bentuk pengabdian dan pengorbanan, bukan sekadar pekerjaan administratif.

“Marilah kita tutup praktik-praktik yang tidak baik, kita tutup. Menipu rakyat, menipu atasan, membeking praktek-praktek yang tidak baik, penyelundupan, tambang ilegal, perkebunan ilegal, saya mengimbau ayo, kita semua yang diberi kepercayaan rakyat, mari kita laksanakan tugas yang diberikan rakyat kepada kita dengan baik,” tegas Presiden.

Sumber: BPMI Setpres | Editor: Intoniswan

Tag: PemerintahanSatgas PKH