NUNUKAN.NIAGA.ASIA – Pemkab Nunukan memastikan ketersedian Bahan Bakar Minyak (BBM) subsidi di semua Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) dalam kondisi aman.

Kepala Bagian Ekonomi Setkab Nunukan, Rohadiansyah menjelaskan, distribusi BBM subsidi Pertalite maupun Bio Solar dari Pertamina Tarakan ke SPBU Nunukan cukup lancar, walaupun ada keterlambatan hanya beberapa hari.

“Nunukan belum memiliki Depo BBM yang berfungsi untuk pusat penerimaan atau penyimpan sementara BBM dari kilang. Kita masih menggunakan depo milik Pertamina Tarakan,” kata Rohadisnyah, Minggu 12 April 2026.

Rohadiansyah menerangkan, kebutuhan BBM Nunukan dikirim dari Pertamina Tarakan menggunakan kapal laut. Sehingga, jika terjadi keterlambatan menjadi sangat wajar, karena terkadang kapal pemuat BBM mengalami kendala administrasi dokumen atau kelayakan berlayar.

Meski demikian, Pemkab Nunukan memastikan distribusi BBM tetap berjalan lancar, terutama sejak sebelum hari Raya Idulfitri sampai saat ini kini. Bahkan, antrean kendaraan di SPBU terpantau relatif aman lancar.

“Tanda BBM langka terlihat di antrean kendaraan di SPBU. Kalau membeludak pasti distribusi atau stok BBM di Tarakan terkendala sampai Nunukan,” ujar Rohadiansyah.

Hingga saat ini Pemkab Nunukan belum menerima informasi kebijakan kenaikan harga BBM subsidi maupun non subsidi.

“Isu kenaikan BBM lagi ramai dibahas. Tapi kami sampai hari ini belum menerima laporan dari Pertamina atau pihak lainnya,” sebutnya.

Alokasi BBM subsidi tahun 2026 yang diberikan Pemerintah Provinsi Kaltara untuk Nunukan masih mengacu data lama yakni, Pertalite 22.599 kiloliter, Solar 12.781 kiloliter, Minyak Tanah 708 kiloliter dan LPG sebanyak 6.581 metrik ton.

Untuk menyeimbangkan antara kuota dan kebutuhan, Pemkab Nunukan tahun 2026 ini telah mengusulkan penambahan kuota BBM sebagai antisipasi peningkatan jumlah penduduk, dan kendaraan bermotor darat maupun laut.

“Usulan sudah disampaikan kepada Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) dengan tembusan ke PT Pertamina (Persero). Kita tunggu respons mereka,” jelas Rohadiansyah.

Masih disampaikan Rohadiansyah, penambahan kuota BBM subsidi maupun LPG Nunukan sangat wajar apabila dilihat dari pertumbuhan jumlah penduduk yang terus bertambah sejak tahun 2025 yang mencapai 227.467 jiwa.

Bersamaan usulan penambahan kuota BBM, Pemkab Nunukan terus berupaya melakukan pencegahan kelangkaan dengan pemantauan dan koordinasi intensif dengan Pertamina Tarakan serta pengelola SPBU.

“Pemantauan intensif diharapkan bisa menstabilkan distribusi BBM ke masyarakat, sehingga tidak terjadi kelangkaan berkepanjangan,” demikian Rohadiansyah.

Penulis: Budi Anshori | Editor: Saud Rosadi

Tag: BBM SubsidiNunukanPemkab Nunukan