SAMARINDA.NIAGA.ASIA — Ketidakhadiran Gubernur Kalimantan Timur, Rudy Mas’ud, dalam dialog terbuka yang membahas nasib 49.742 warga peserta Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang terdaftar dalam segmen Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU) dan Bukan Pekerja (BP) Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) menuai kritik tajam Wali Kota Samarinda, Andi Harun, yang turut hadir dalam forum itu.
Dialog yang diinisiasi oleh KNPI Samarinda pada Selasa 14 April 2026 malam ini, sedianya mempertemukan para pengambil kebijakan untuk mengklarifikasi polemik pengalihan atau redistribusi kepesertaan PBPU-BP 49 ribu itu.
Namun, alih-alih hadir secara langsung, Rudy Mas’ud justru mendelegasikan Kepala Dinas Kesehatan Kaltim, Jaya Mualimin, untuk hadir di forum diskusi terbuka itu.
Dalam forum itu, KNPI juga mengundang sejumlah narasumber penting lainnya yakni Pakar Ekonomi Universitas Mulawarman Purwadi, serta Pakar Hukum Unmul Warkhatun Najidah.
Andi secara terang-terangan menyentil sikap Gubernur yang memilih untuk tidak hadir. Menurut dia, urusan yang berkaitan dengan hajat hidup orang banyak dan kebijakan strategis harus dijelaskan langsung oleh kepala daerah agar memiliki autentisitas.
“Saya tidak pernah mengutus Pak Kepala Dinas Kesehatan Samarinda atau Kepala Dinas Sosial karena tidak autentik. Masa kebijakan saya dijelaskan Kadis? Tidak nyambung, tidak bisa menjawab secara original terhadap kebijakan tersebut,” kata Andi, di Cafe Bagios Jalan KH Abdurrasyid, Samarinda.
Andi menekankan dia sangat menjaga jajarannya agar tidak menjadi sasaran kemarahan publik imbas kebijakan yang akan dibuat.
“Saya enggak mau menjadikan Kadis saya samsak dirujak netizen, padahal itu kebijakan yang harus kita jelaskan sendiri. Tidak adil jika pemimpin melakukan itu,” ujar Andi.
“Saya juga hadirkan pak Kadis Kesehatan dan Kadis Sosial. Tapi wilayah penjelasan publik harus diambil kepala daerah. Untuk itu sedikit pun saya tidak mengizinkan mereka untuk masuk (terlibat),” jelas Andi.
Andi berharap selanjutnya jika ada dialog terbuka selanjutnya, dia dapat dipasangkan langsung dengan Gubernur Kaltim Rudy Mas’ud agar legalitas dan keputusannya yang diambil nantinya jelas.
“Saya berharap pimpinannya yang datang. Tentu pak jaya juga penting, kebetulan saya ada dapat undangan juga dari BEM KM Unmul. Saya sudah sampaikan saya jangan di panel dengan (Tim Gubernur untuk Percepatan Pembangunan (TGUPP)) itu karena dia tidak bisa mengambil keputusan,” demikian Andi Harun.
Penulis: Nur Asih Damayanti | Editor: Saud Rosadi
Tag: Andi HarunPemkot SamarindaPemprov KaltimRudy Mas'ud