TENGGARONG.NIAGA.ASIA – Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) pernah berada pada fase anggaran yang sangat berlimpah ruah, dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) jumbo mencapai Rp14,3 triliun. Tapi semua itu sudah berakhir dan kini fokus ke efektifitas belanja.
Besarnya kapasitas fiskal di tahun 2024 itu menjadi catatan bagi Wakil Bupati (Wabup) Rendi Solihin untuk melakukan pembenahan. Pasalnya, pada saat anggaran daerah sangat besar, pelaksanaan sejumlah program justru belum berjalan secara efektif
“Pada saat kondisi kita Rp14 triliun, saya lihat waktu itu memang kita banyak membuang-buang anggaran. Bukan tidak penting, semua penting, tapi tidak prioritas,” ungkapnya dalam Musrenbang RKPD 2027 yang digelar di Aula Kantor Bappeda Kukar, Senin (20/4/2026).
Menurut orang nomor dua di Kukar itu, kondisi tersebut dipicu oleh kecenderungan belanja yang tidak terarah. Besarnya kapasitas fiskal membuat perencanaan anggaran justru lebih berorientasi pada pemenuhan semua sektor, tanpa fokus pada kebutuhan mendesak.
Akibatnya, sejumlah proyek strategis yang sebenarnya bisa dituntaskan justru terhambat. Salah satu contoh yang paling disorot adalah pembangunan infrastruktur jalan poros Sebelimbingan. Rendi menyebutkan bahwa, pada saat itu secara kemampuan anggaran, pemerintah daerah sebenarnya sanggup menyelesaikan proyek tersebut. Namun realisasinya tidak berjalan optimal.
“Kita waktu itu sanggup menyelesaikan poros Sebelimbingan, tapi kita tidak bisa menaruh uang semuanya di sana,” jelasnya.
Kondisi itu, lanjutnya, tidak lepas dari adanya aturan mandatory spending atau belanja wajib yang harus dipenuhi dalam struktur APBD. Kewajiban tersebut membatasi fleksibilitas pemerintah daerah dalam mengalokasikan anggaran secara penuh pada proyek prioritas.
“Mandatory spending kita sudah kelebihan untuk pekerjaan umum. Jadi di Rp14 triliun pun kita tidak bisa menyelesaikan beberapa infrastruktur yang seharusnya bisa selesai pada saat itu,” terangnya.
Kombinasi antara besarnya anggaran dan tekanan pemenuhan belanja wajib dinilai justru menciptakan inefisiensi. Anggaran tersebar ke berbagai sektor, namun tidak cukup kuat untuk menuntaskan program strategis secara menyeluruh.
Kondisi tersebut akhirnya menjadi pelajaran penting bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Kukar dalam menyusun kebijakan anggaran ke depan.
Walaupun saat ini kapasitas fiskal Kukar turun hingga berada di kisaran Rp7 triliun, Rendi menegaskan bahwa pemerintah berupaya lebih selektif dalam menentukan prioritas.
“Di Rp14 triliun, Rp12 triliun, ataupun saat ini di angka Rp7 triliun, kita tetap harus bisa memanfaatkan ruang-ruang yang ada untuk Kukar,” bebernya.
Ia menegaskan, fokus ke depan bukan lagi pada besarnya anggaran, melainkan pada ketepatan penggunaan anggaran agar benar-benar menyentuh kebutuhan masyarakat.
Pemkab Kukar berupaya memastikan setiap rupiah belanja daerah lebih terarah, terukur, dan berdampak nyata, sekaligus menghindari pengulangan pola pemborosan di masa lalu.
“Kita memastikan setiap rupiah yang keluar, itu punya azas yang baik untuk masyarakat Kukar,” pungkasnya.
Penulis: Lydia Apriliani | Editor: Intoniswan
Tag: APBD Kukar