TENGGARONG.NIAGA.ASIA – Wakil Bupati (Wabup) Kutai Kartanegara (Kukar) Rendi Solihin, melontarkan kritik tajam terhadap pola belanja daerah yang dianggap masih sarat pemborosan dan tidak efektif.
Pembuatan aplikasi bernilai ratusan juta hingga survei infrastruktur dengan biaya miliaran rupiah, dinilai sebagai contoh praktik penganggaran yang masih mempertahankan program-program tidak prioritas.
Pernyataan tersebut disampaikannya dalam forum Musrenbang RKPD Kukar Tahun 2027 yang digelar di Kantor Bappeda Kukar, Senin sore (20/4/2026). Penyusunan anggaran ke depan menurut Rendi, harus diubah dengan menitikberatkan pada efisiensi serta dampak langsung bagi masyarakat.
“Kalau perlu dikosongkan, enggak masalah. Yang penting anggaran di Kukar benar-benar prioritas dan dirasakan masyarakat,” ujarnya.
Secara khusus, Rendi menyoroti rencana peluncuran aplikasi baru oleh pemerintah daerah. Ia menilai langkah tersebut sudah tidak relevan, mengingat masyarakat saat ini lebih aktif menggunakan platform media sosial yang telah tersedia.
“Aplikasi itu sudah ada dari dulu, semua orang sudah punya. Itu cuma anggaran saja. Kenapa tidak manfaatkan yang gratis seperti media sosial,” kritiknya.
Ia menyebutkan bahwa anggaran pembuatan aplikasi itu bisa mencapai sekitar Rp100 juta hingga Rp500 juta lebih. Padahal, platform seperti Facebook, Instagram, dan TikTok bisa dimanfaatkan secara maksimal tanpa biaya besar.
“Ini ada yang gratis, kenapa kita pakai yang mahal,” katanya.
Selain itu, Rendi juga mengkritisi besarnya anggaran untuk survei kondisi jalan yang setiap tahun menghabiskan dana miliaran rupiah. Kegiatan itu dinilai bisa dilakukan dengan cara yang lebih sederhana dan melibatkan masyarakat secara langsung.
“Anggarannya enggak mungkin di bawah Rp1 miliar hanya untuk turun melihat kondisi jalan. Kenapa tidak minta masyarakat foto langsung, laporkan lewat media sosial,” tegasnya.
Menurutnya, pendekatan partisipatif dengan masyarakat tidak hanya dapat menghemat anggaran. Akan tetapi, juga mempercepat pemerintah dalam merespons persoalan di lapangan.
Ia juga mendorong agar perangkat RT, yang telah mendapatkan alokasi anggaran sekitar Rp150 juta per tahun, dapat dilibatkan dalam pendataan kondisi infrastruktur di wilayah masing-masing.
“RT bisa dilibatkan untuk bantu pendataan. Jadi tidak perlu lagi anggaran besar hanya untuk survei. Kita saling gotong royong lah,” tuturnya.
Rendi mengingatkan agar seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) dan perencana dapat lebih berhati-hati dalam menyusun anggaran, mengingat masyarakat kini semakin kritis dan perkembangan informasi melalui media sosial sangat cepat.
“Ingat, masyarakat sekarang sudah cerdas. Jangan sampai ada anggaran tidak penting, pasti jadi sorotan,” terangnya.
Ia memastikan, pemerintah daerah bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) akan mengawal ketat penyusunan anggaran 2027 agar benar-benar fokus pada program prioritas dan kebutuhan riil masyarakat.
Musrenbang RKPD 2027 ini harus menjadi momentum bagi Pemerintah Kabupaten Kukar untuk berbenah, terutama dalam pengelolaan anggaran. Caranya, dengan menekan belanja tidak efektif serta mendorong pembangunan yang lebih efisien, transparan, dan partisipatif.
“Ingat, masyarakat sekarang sudah cerdas. Jangan sampai ada anggaran tidak penting, pasti jadi sorotan,” pungkasnya.
Penulis: Lydia Apriliani | Editor: Intoniswan
Tag: APBD Kukar