TENGGARONG.NIAGA.ASIA – Wakil Bupati (Wabup) Rendi Solihin mengusulkan alokasi anggaran sekitar Rp21 miliar pada tahun 2027 untuk merealisasikan program beasiswa bagi para santri asal Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar).
Usulan ini disampaikan sebagai bagian dari komitmen pemerintah daerah (pemda) dalam memperkuat sektor pendidikan keagamaan sekaligus menjawab kebutuhan masyarakat, khususnya kalangan orang tua santri yang selama ini menghadapi keterbatasan biaya pendidikan.
Rendi menjelaskan, skema beasiswa yang dirancang akan diberikan sebesar Rp500 ribu per bulan kepada setiap santri, atau setara Rp6 juta per tahun.
Dengan jumlah santri Kabupaten Kukar yang mencapai lebih dari 4.100 orang, maka total kebutuhan anggaran diperkirakan berada di kisaran Rp21 miliar setiap tahunnya.
“Perhitungannya sederhana. Satu santri kita berikan Rp500 ribu per bulan, berarti Rp6 juta setahun. Kalau jumlahnya sekitar 4.100 orang, maka totalnya kurang lebih Rp21 miliar,” ujarnya, Jumat (24/4/2026).
Menariknya, program ini dirancang untuk seluruh santri asal Kabupaten Kukar tanpa terkecuali. Baik itu dari keluarga prasejahtera, keluarga miskin ekstrem, ataupun keluarga kaya. Semua berhak mendapatkan beasiswa ini.
Menurut Rendi, kebijakan tersebut diambil karena realitas di lapangan menunjukkan bahwa kebutuhan biaya pendidikan di pondok pesantren tidak hanya dirasakan oleh keluarga kurang mampu, tetapi juga berdampak pada banyak kalangan.
“Tidak melihat dia dari keluarga miskin atau mampu, semua kita bantu. Karena kebutuhan santri ini nyata dan harus kita jawab bersama,” jelasnya.
Gagasan beasiswa santri sebenarnya bukan hal baru. Program tersebut sempat diusulkan sebelumnya oleh kabag kesra, namun belum sempat direalisasikan dalam penganggaran daerah. Karena itu, ia menargetkan agar pada tahun 2027 mendatang program ini sudah dapat dijalankan secara konkret.
“Ini usulan lama yang belum terealisasi. Harapan kami tahun 2027 sudah harus berjalan,” katanya.
Data pemerintah daerah mencatat, lebih dari 4.100 santri asal Kukar saat ini menempuh pendidikan di berbagai pondok pesantren, baik di dalam wilayah Kukar maupun di luar daerah seperti Samarinda dan sejumlah kota besar lainnya di Indonesia.
Sebaran itu menjadi salah satu pertimbangan sangat penting dalam penyusunan kebijakan beasiswa agar dapat menjangkau seluruh santri tanpa terkecuali.
Usulan ini lanjut Wabup Kukar, juga didasari oleh banyaknya aspirasi masyarakat yang masuk, khususnya dari orang tua santri yang mengaku kesulitan membiayai kebutuhan pendidikan anak mereka di pesantren.
“Banyak orang tua yang mengadu, anaknya mondok tapi kesulitan biaya. Ini yang harus kita jawab,” tuturnya.
Lebih jauh, Rendi menilai bahwa pondok pesantren tidak hanya berperan sebagai lembaga pendidikan agama, tetapi juga menjadi solusi sosial bagi masyarakat, terutama bagi keluarga dengan keterbatasan ekonomi.
Selain memberikan pendidikan berbasis nilai spiritual, pesantren juga menjadi alternatif pendidikan yang relatif terjangkau.
“Banyak orang tua menitipkan anaknya ke pondok bukan hanya untuk pendidikan agama, tapi juga karena kondisi ekonomi. Ini yang harus kita perhatikan,” bebernya.
Program beasiswa santri ini juga dipandang sebagai investasi jangka panjang dalam pembangunan sumber daya manusia (SDM) Kukar.
Ditegaskan Wabup Rendi, bahwa peningkatan kualitas pendidikan, termasuk pendidikan keagamaan, akan memberikan dampak besar bagi kemajuan daerah di masa mendatang.
“Beasiswa ini adalah investasi. Untuk 5 – 30 tahun ke depan. Ini lumbung masa depan Kukar, dan kita harus aware,” pungkasnya.
Penulis: Lydia Apriliani | Editor: Intoniswan
Tag: Beasiswa SantriKukar