SAMARINDA.NIAGA.ASIA – Rekrutmen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjuan Kerja (PPPK) secara terpusat, dinilai menjadi penghambat pemenuhan kebutuhan guru di kota Samarinda, yang sekarang menjadi persoalan daerah yang belum terselesaikan.

Ketua Komisi IV DPRD Kota Samarinda, Novan Syahronny Pasie menerangkan, keterbatasan guru memang menjadi persoalan nasional yang terjadi di semua daerah.

“Keterbatasan guru ini masalah klasik tingkat nasional. Kendalanya, perekrutan tidak serta merta bisa dilakukan pemerintah daerah, karena harus melalui mekanisme pusat,” kata Novan, ditemui di kantor DPRD Samarinda, Jalan Basuki Rahmat, belum lama ini.

Alur perekrutan yang panjang melalui Badan Kepegawaian Negara (BKN), serta penerapan ambang batas nilai (passing grade) yang tinggi, mengakibatkan tidak sedikit guru honorer lokal sulit terakomodir dalam rekrutmen PPPK.

Selain kuantitas, DPRD juga menaruh perhatian pada aspek kualitas tenaga pengajar. Novan menegaskan profesi guru menuntut pemenuhan standar kompetensi tertentu, sehingga tidak dapat diisi secara sembarangan.

Selain itu, DPRD bersama pemerintah kota Samarinda juga berupaya memaksimalkan sumber daya tenaga pengajar yang tersedia.

Penulis: Nur Asih Damayanti | Editor: Saud Rosadi

Tag: DPRD SamarindaGuru PPPKPPPKSamarinda