SAMARINDA.NIAGA.ASIA – Pemkot Samarinda mencatat tingkat kepatuhan aparatur sipil negara (ASN) selama penerapan sistem bekerja dari rumah (Work From Home/WFH) mencapai 93,8 persen.
Namun ditelaah lebih jauh, sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) justru menunjukkan tren pelaporan kinerja yang rendah bahkan kosong, karena belum terintegrasi ke sistem pelaporan itu.
Berdasarkan data dari dashboard WFH kota Samarinda, adapun OPD yang memiliki tingkat pelaporan rendah yakni Dinas Perikanan, Dinas Pengendalian Penduduk dan Perlindungan Anak (DP2PA), serta Sekretariat DPRD Samarinda, yang belum sama sekali mencatatkan kepatuhan pelaporan selama WFH, karena sistem pemantauan dashboard digital ini belum terpasang.
Adapun sejumlah pelaporan yang harus dilaporkan para ASN kota Samarinda selama penerapan WFH tiap hari Jumat, menyasar aspek kehadiran, laporan kinerja pegawai, efisiensi energi, penurunan emisi, dan lainnya.
Menanggapi hal itu, Sekretaris Komisi I DPRD Samarinda Ronal Stephen Lonteng menerangkan, kebijakan WFH merupakan instruksi pusat yang harus diimplementasikan pemerintah daerah. Namun dia mengingatkan ASN selama WFH tidak boleh mengabaikan tugas pokoknya, meski bekerja dari rumah.
“Pemkot dan provinsi mendukung terkait WFH ini. Tapi perlu diingat, ini hanya berlaku di beberapa OPD. Artinya, untuk pelayanan publik tidak dihentikan dan tetap berjalan,” kata Ronal, Selasa 29 April 2026.
Ronal juga mengingatkan kebutuhan masyarakat tidak mengenal batasan ruang kerja. Oleh karena itu, disiplin jam kerja harus tetap menjadi prioritas utama saat WFH.
“Selama WFH para ASN diminta untuk siaga dan merespons cepat kalau ada masuk instruksi pimpinan selama jam kerja berlaku. Termasuk absensi dan keaktifan bekerja selama WFH harus terus dioptimalkan, tidak boleh berkurang,” ujar Ronal.
Terkait pelaporan dari Sekretariat DPRD Samarinda yang nihil selama berjalannya WFH ini, Komisi I DPRD Samarinda akan mengambil langkah tegas dengan melakukan pengecekan langsung ke Sekretariat DPRD Samarinda, untuk memastikan penyebab pelaporan ASN selama WFH ini belum terintegrasi di dashboard digital Pemkot Samarinda.
“Saya akan meminta penjelasan dari Plt (Pelaksana Tugas) Sekwan, dan kami akan segera melakukan evaluasi kerja secara menyeluruh agar pelaporan ini dapat maksimal dan terintegrasi,” tutup Ronal Stephen Lonteng.
Penulis: Nur Asih Damayanti | Editor: Saud Rosadi
Tag: DPRD SamarindaWFH