SAMARINDA.NIAGA.ASIA – Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) baru-baru ini tengah mengusulkan pembangunan laboratorium skrining bayi baru lahir kepada Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Pemprov Kaltim).
Usulan tersebut menjadi bagian dari upaya Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kukar untuk memperkuat layanan kesehatan dasar, serta mengejar target skrining terhadap sekitar 12 ribu bayi pada tahun 2027.
Keberadaan laboratorium mandiri ini kata Plt Asisten II Setkab Kukar M. Iryanto, menjadi kunci agar seluruh bayi yang lahir dapat segera menjalani deteksi dini penyakit bawaan.
“Target kita pada tahun 2027, sekitar 12.967 bayi di Kukar bisa diskrining. Tapi dengan kondisi sekarang, rantai pemeriksaannya masih panjang. Ini yang ingin kita potong dengan menghadirkan laboratorium sendiri,” ujarnya dalam agenda Musrenbang RKPD Provinsi Kaltim Tahun 2027 di Pendopo Odah Etam, Samarinda, Kamis (30/4/2026).
Saat ini beber Iryanto, Kukar belum memiliki fasilitas laboratorium yang mampu melakukan skrining pada bayi baru lahir secara mandiri. Akibatnya, sampel pemeriksaan harus dikirim dulu ke Laboratorium Kesehatan Daerah (Labkesda) Provinsi Kaltim melalui jasa ekspedisi.
Proses tersebut dinilai tidak efisien karena membutuhkan waktu dan tentu berpotensi menghambat deteksi dini. Bahkan, untuk hasil pemeriksaan yang memerlukan konfirmasi, sampel harus kembali dikirim ke rumah sakit rujukan di luar daerah seperti Surabaya, Yogyakarta, hingga DKI Jakarta.
“Kalau rantainya panjang, tentu akan berpengaruh pada kecepatan penanganan. Padahal, deteksi dini ini sangat penting,” jelasnya.
Program skrining bayi baru lahir sendiri mencakup tiga jenis pemeriksaan utama, yakni Skrining Hipotiroid Kongenital (SHK), Skrining Hiperplasia Adrenal Kongenital (SHAK), serta pemeriksaan enzim G6PD.
Ketiga indikator tersebut berfungsi untuk mendeteksi penyakit bawaan sejak dini, sehingga penanganan bisa dilakukan lebih cepat dan risiko komplikasi dapat ditekan.
Selain pembangunan laboratorium, Kukar juga mengusulkan kepada pemerintah provinsi penyediaan reagen serta bahan medis habis pakai (BMHP), seperti kertas saring dan alat pengambilan sampel darah bayi, yang saat ini masih terbatas di fasilitas layanan kesehatan.
“Lebih baik kita melakukan pencegahan sejak dini daripada nantinya harus menanggung biaya pengobatan yang jauh lebih besar di kemudian hari,” tegasnya.
Dengan adanya laboratorium skrining sendiri, Kukar berharap proses pemeriksaan bayi baru lahir ke depan dapat dilakukan lebih cepat, efisien, dan merata, sehingga target skrining terhadap ribuan bayi pada tahun 2027 dapat tercapai secara optimal.
Dalam Musrenbang RKPD Tahun 2027, Kukar mengajukan total 36 usulan prioritas, yang terdiri dari 10 sektor pendidikan, 1 sektor kesehatan, dan 25 sektor pekerjaan umum dan penataan ruang.
Meski hanya satu usulan di bidang kesehatan, pembangunan laboratorium skrining bayi ini dinilai sangat krusial karena berkaitan langsung dengan pelayanan dasar masyarakat.
Gubernur Rudy Mas’ud menyatakan bahwa usulan ini akan menjadi perhatian pemerintah provinsi. Ia juga mendorong agar kebutuhan daerah terkait layanan kesehatan dasar dapat diperjuangkan hingga ke tingkat pusat.
“Kita ingin pelayanan dasar ini bisa terpenuhi dengan baik. Termasuk dukungan dari pusat untuk menjawab kebutuhan daerah,” pungkasnya.
Penulis: Lydia Apriliani | Editor: Intoniswan
Tag: KesehatanKukar