EDITORIAL NIAGA.ASIA
Ekonomi Kaltim tidak sedang baik-baik saja dan itu sudah berlangsung sejak setahun lalu. Masalah kinerja ekonomi ini perlu dapat perhatian serius Gubernur Kaltim, Rudy Mas’ud, agar tidak terus merosot. Perhatian dan waktu yang banyak dihabiskan membanggakan program Gratispol, sudah saat disetop dengan memikirkan masa depan ekonomi Kaltim dan dampak program Gratispol terhadap APBD Kaltim pada tahun 2027, 2028, 2029, dan 2030.
Rudy Mas’ud perlu mengingat, pada tahun pertama masa jabatannya sebagai gubernur, kinerja ekonomi juga anjok dari 6,12 persen ke 4,53 persen. Terbaru, pada Triwulan I-2026 kinerja ekonomi Kaltim juga sangat sedang-sedang saja, hanya tumbuh 2,99% bila dibandungkan Triwulan I-2025, tapi terkontraksi 3,69% dibandingkan Triwuloan IV-2025.
Ekonomi Kaltim sampai akhir tahun 2026, juga sangat rawan memburuk dan sangat rentan bergejolak terdampak berbagai kebijakan keuangan pemerintah pusat dan minerba. Pengeluaran pemerintah daerah tahun 2026, jelas lebih kecil dibandingkan tahun 2025, karena masih ada pemotongan fiskal dalam TKD. Bahkan sejumlah kepala daerah di Kaltim sudah mengirim sinyal cadangan fiskal tidak cukup kuat menopang kewajiban membayar gaji ribuan PPPK dan PPPK Paruh Waktu.
Selain itu, badai PHK juga menghantui di sektor pertambangan akibat adanya pemotongan target produksi (RKAB) sektor Minerba (batubara, nikel dan lain-lain). Akan ada pengangguran baru yang angka pastinya belum bisa diketahui, tapi jumlahnya akan cukup banyak. Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur, hingga saat ini, sepertinya tidak mempunyai program apa-apa terhadap korban PHK.
Gubernur perlu berhitung cermat akan kondisi ekonomi daerah sebab, sesuai laporan terbaru Badan Pusat Statistik Kaltim, pada Triwulan I-2026, Kinerja ekonomi lapangan usaha yang memiliki kontribusi terbesar pada pembentukan PDRB Kalimantan Timur yaitu Lapangan Usaha Pertambangan dan Penggalian secara y-on-y mengalami kontraksi sebesar 1,19 persen.
Penurunan ini utamanya dipicu oleh turunnya produksi komoditas strategis/utama, seperti gas alam dan batu bara. Volume dan Nilai Ekspor Luar Negeri HS 27 (batu bara) Kalimantan Timur Triwulan I-2026 mengalami penurunan. Tidak hanya itu, kinerja ekonomi lapangan usaha Jasa Keuangan dan Asuransi terkontraksi 3,05 persen.
Juga perlu diingat gubernur, ketergantungan ekonomi Kaltim pada sektor usaha batu bara sangat tinggi, padahal Pemerintah menerapkan kebijakan penataan dan pembatasan Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) 2026 untuk nikel dan batu bara, untuk mencegah oversupply dan menjaga stabilitas harga.
Kondisi demikian, dampaknya akan sangat luas bila ditambah dengan penurunan permintaan batu bara dari China dan India. Impor batu bara China dari Indonesia pada Maret 2026 turun 14% (y-on-y).
Keadaan yang seperti itu membuat jumlah uang beredar di masyarakat Kaltim ikut berkurang. Masalah ekonomi akan jadi masalah sosial ketika kepala keluarga berangkat bekerja, tapi pulang ke rumah tidak membawa uang, atau membawa uang tapi jumlahnya terus merosot.
Gubernur juga perlu memberikan perhatian dampak buruk yang akan timbul atau akan dialami masyarakat bila harga BBM terus naik. Ketegangan geopolitik antara Amerika Serikat dan Iran mendorong peningkatan harga minyak dunia sebesar 56% (y-on-y), dari US$71 per barel pada Maret 2025 menjadi US$111 per barel pada Maret 2026.
Keluhan sekarang ini sudah muncul dari berbagai kalangan akibat naik BBM, terutama solar industri. Pemilik mobil rental yang bahan bakarnya dexlite juga sudah berhenti beroperasi, karena mahalnya harga dexlite Rp26.600/liter. Sedangkan harga solar industri sudah diatas Rp28.000/liter. Bahkan di Balikpapan solar subsidi sudah kosong dalam bebnerapa hari terakhir dan membuat supir truk berdemo dan mengeluh ke pemerintah kota.
Menurut supir mobil rental, bila menggunakan mobil dengan BBM dexlite, uang yang harus dikeluarkan untuk PP (Samarinda-Balikpapan) Rp600,000,- ditambah membayar tol Rp300.000,- dan makan serta rokok Rp100.000,-, jadi genap Rp1.000.000,- sedangkan pemasukan hanya Rp1.200.000,-
Kanvas rem pemerintah untuk terus menahan harga BBM Subsidi (Pertalite dan Biosolar), belum tentu cukup tebal dan tahan sampai akhir tahun ini. Bila BBM subsidi naik, dampaknya akan langsung pada kenaikan harga kebutuhan sehari-hari masyarakat. Nilai tukar Rupiah yang terus anjlok juga dapat memukul industri di Kaltim yang perlu mengimpor bahan baku penolong.
Perlu keseimbangan berpikir pada diri seorang gubernur, sehingga tidak terperangkap hanya pada program Gratispol, tapi juga perlu memikirkan masalah nyata sekarang ini, ancaman pengangguran dari sektor usaha tambang, BBM biosolar “hilang” di SPBU, harga BBM naik, serta ancaman naiknya harga berbagai kebutuhan pokok akibat naiknya biaya logistik sebagai dampak naikknya harga BBM, serta membesarkan UMKM sebagai katup pengaman ekonomi daerah.
Seberapa besar gubernur menglokasikan anggaran untuk membesarkan UMKM, sangat jarang diekspos ke publik, penyebabnya bisa jadi anggaran untuk UMKM lebih kecil dari harga mobil Range Rover senilai Rp8,5 miliar, atau biaya renovasi ruang kerja gubernur yang mencapai Rp6 miliar.@
Tag: Editorial