Abdul Gafur Mas’ud Arahkan Proyek Senilai Rp118 Miliar ke Perusahaan Ahmad Zuhdi

Keceriaan Bupati PPU Abdul Gafur Mas’ud berfoto bersama dengan siswa siswi SMA, usai video conference bersama Presiden Joko Widodo Tahun 2020. (Foto : Humas Pemkab PPU)

SAMARINDA.NIAGA.ASIA – Abdul Gafur Mas’ud (AGM) saat masih aktif sebagai Bupati Penajam Paser Utara (PPU) menggunakan pengaruhnya sebagai penyelenggara negara mengarahkan proyek di Pemkab PPU untuk dikerjakan Terdakwa Ahmad Zuhdi alias Yudi, Direktur Utama PT Borneo Putra Mandiri dan perusahaan-perusahaan konstruksi lain yang terafiliasi dengan Ahmad Zuhdi.

Pengaturan proyek seperti itu terjadi setelah Terdakwa Ahmad Zuhdi, kontraktor kelahiran Babulu, 33 tahun yang lalu tersebut sepakat dengan kewajiban memberikan uang  yang jumlahnya 5% dari nilai proyek (setelah dipotong pajak)  yang dikerjakannya ke AGM dan kepada pejabat di Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat  PPU sebesar 2,5%.

Terdakwa Ahmad Zuhdi yang ditahan penyidik KPK sejak tanggal 13 Januari 2022  di  Rumah Tahanan Negara (RUTAN) Kelas 1 Jakarta Timur cabang KPK di Pomdam Jaya Guntur, dalam rentang waktu bulan Juni 2020 sampai dengan tanggal 17 Desember 2021,  bertempat di kota Penajam (PPU) dan di Hotel Aston Samarinda, memberi sesuatu, yaitu berupa uang secara bertahap yang seluruhnya berjumlah Rp2,617 miliar dengan rincian kepada AGM Rp2 miliar.

Sisanya Rp617 juta dibagi-bagikan, Rp412 juta kepada Edi Hasmoro, Kepala Dinas PUPR, Rp33 juta kepada Jusman, Kepala Bidang (Kabid) Sarana dan Prasarana pada Dinas Pendidikan dan Olahraga Pemerintah Kabupaten PPU, dan kepada Muliadi, Plt Sekda PPU Rp22 juta, kepada Asdarussalam selaku Dewan Pengawas PDAM Danum Taka Kabupaten PPU Rp150 juta.

Demikian terungkap Jaksa Penuntut Umum (JPU) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Moh Helmi Syarif, Ferdian Adi Nugroho, dan Putra Iskandar dalam surat dakwaannya  terhadap Terdakwa  Ahmad Zuhdi di Pengadilan Tipikor pada PN Samarinda, Kamis (31/3/2022) lalu.

Sidang perkara Ahmad Zuhdi di Pengadilan Tipikor di PN Samarinda diperiksa majelis hakim yang diketuai,  Muhammad Nur Ibrahim, dengan hakim anggota masing-masing Heriyanto,  dan  Fauzi Ibrahim.

Menurut JPU, Terdakwa Ahmad Zuhdi adalah pengusaha di bidang jasa konstruksi dan jasa pemborongan lainnya. Di PPU Terdakwa dikenal sebagai salah satu kontraktor besar. Perusahaan milik Terdakwa adalah PT. Borneo Putra Mandiri yang berdiri sejak 2012 sekaligus Terdakwa menjabat sebagai Direktur Utamanya. Selain itu Terdakwa juga memiliki beberapa perusahaan yang terafiliasi antara lain PT. Babulu Benuo Taka, PT. Diva Jaya Konstruksi, CV.Lestari Jaya Mandiri, dan CV. Mega Jaya.

“AGM yang berasal dari Partai Demokrat, beberapa bulan setelah dilantik sebagai Bupati,  dikenalkan oleh Syamsuddin alias Aco  yang merupakan Sekjen DPC Partai Demokrat PPU periode 2014-2019 kepada Terdakwa Ahmad Zuhdi sebagai kontraktor lokal di Kabupaten PPU. Sehubungan dengan bidang usaha dan relasinya, Syamsuddin juga mengenal Terdakwa Ahmad Zuhdi  dengan Asdarussalam, orang kepercayaan AGM dan sering memberi informasi mengenai paket proyek di Kabupaten PPU,” kata JPU.

Berawal dari perkenalan tersebut dan tercapainya komitmen fee yang harus diberikan Terdakwa Ahmad Zuhdi, proyek pertama yang dikerjakan perusahaan Terdakwa, PT. Borneo Putra Mandiri adalah proyek pembangunan landscape depan kantor Bupati senilai dengan nilai kontrak Rp24,472 miliar lebih Tahun 2020.

“Kemudian tahun 2021, perusahaan Terdakwa juga mendapat sebanyak 15  paket pekerjaan pada Dinas PUPR dan Dinas Pendidikan dan Olahraga Kabupaten PPU dengan nilai nilai kontrak seluruhnya sebesar Rp118 miliar lebih,” ungkap JPU, termasuk Pekerjaan Lanjutan Pembangunan Sarana dan Prasarana Pendukung Kantor Kejaksaan Negeri Penajam dengan nilai kontrak Rp4,697. Miliar lebih, kemudian diaddendum  dengan nilai kontrak jadi Rp3,015  miliar lebih

Paket proyek yang dikerjakan Terdakwa tahun anggaran 2021, disebut JPU, yaitu Pekerjaan Peningkatan Jalan Babulu Darat-Rawa Sebakung dengan nilai kontrak Rp12,972 miliar, Pekerjaan Pembangunan Gedung Perpustakaan dengan nilai kontrak Rp9,938 miliar, Pekerjaan Peningkatan Jalan Babulu Darat Gunung Mulle (SMK3) dengan nilai kontrak Rp1,898 miliar

Kemudian, Pekerjaan Peningkatan Kantor Pos Waru (Lanjutan) dengan nilai kontrak Rp4,380 miliar, Pekerjaan Peningkatan Jalan Pendekat Samping Kantor Desa Gn.Makmur senilai Rp4,047 miliar, Pekejaan Peningkatan Jalan Poros Labangka Barat Kecamatan Babulu dengan nilai kontrak Rp7,808 miliar, yang kemudian diaddendum dengan nilai kontrak menjadi  Rp5,497 miliar.

Selanjutnya, Pekerjaan Peningkatan Jalan H.Abu Bakar Sesulu dengan nilai kontrak Rp3,530 miliar lebih, Pekerjaan Pembangunan Jalan Logpond Labangka-Pantai dengan nilai kontrak Rp1,887 miliar, kemudian diaddendum  dengan nilai kontrak jadi Rp667 jutaan.

Lainnya, Pekerjaan Pengadaan Paving Block untuk Kepentingan Umum dengan  nilai kontrak Rp1,949 miliar lebih, Pekerjaan Lanjutan Pembangunan Sarana dan Prasarana Pendukung Kantor Kejaksaan Negeri Penajam dengan nilai kontrak Rp4,697. Miliar lebih, kemudian diaddendum  dengan nilai kontrak jadi Rp3,015  miliar lebih, Pekerjaan Belanja Persediaan Untuk Dijual/Diserahkan – Persediaan untuk Dijual/Diserahkan Kepada M asyarakat (pengadaan seragam siswa baru SMP/MTs)  dengan nilai kontrak Rp3,798 miliar.

Terakhir paket proyek, Pekerjaan Belanja Persediaan Untuk Dijual/Diserahkan – Persediaan untuk Dijual/Diserahkan kepada masyarakat (pengadaan seragam siswa baru SMA/SMK/MA) dengan  nilai kontrak Rp3,464 miliar lebih, Pekerjaan Belanja Persediaan Untuk Dijual/Diserahkan – Persediaan untuk Dijual/Diserahkan Kepada Masyarakat (pengadaan seragam siswa baru SD/MI) dengan nilai kontrak Rp3,557 miliar lebih.

Pekerjaan Belanja Persediaan Untuk Dijual/Diserahkan – Persediaan untuk Dijual/Diserahkan kepada masyarakat(pengadaan seragam siswa baru PAUD) dengan nilai kontrak Rp2,486 miliar., Pekerjaan Peningkatan Jalan Sotek-Bukit Subur (lanjutan) (Multiyears) dengan nilai kontrak Rp57,677 miliar lebih.

Penulis : Intoniswan | Editor : Intoniswan

Tag: