SAMARINDA.NIAGA.ASIA-Sekretaris GPRKT (Gerakan Perjuangan Rakyat Kalimantan Timur), Fahrian Nur, mengkritisi ulah OPD (Organisasi Perangkat Daerah) di Benua Etam yang membuat kegiatan di luar provinsi. Dia menyebut contoh Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) yang mengadakan rapat koordinasi se-Kaltim di Makassar.
Acara Rakor dengan BPKAD se-Kaltim di Makassar, Sulawesi Selatan, Kamis (26/9/2019) itu, dihadiri oleh Gubernur Kaltim Isran Noor dan pejabat dari Dirjen Otonomi Daerah Kemendagri Jakarta.
Menurut Fahrian, kegiatan BPKAD di luar provinsi padahal peserta seluruhnya adalah orang Kaltim, memberi gambaran masih sembrononya pejabat di Kaltim membelanjakan uang rakyat. Dia menyesalkan hal tersebut, karena selama ini rakyat Kaltim sedang berusaha keras agar mendapatkan anggaran lebih besar, baik dari DBH (Dana Bagi Hasil) maupun dana alokasi khusus (DAK).
“Kami di GPRKT itu salah satu bidang perjuangan gerakannya adalah bagaimana agar Kaltim mendapat anggaran lebih besar dari yang diterima sekarang ini, berdasarkan pertimbangan bahwa daerah kaltim memberi kontribusi yang besar bagi negara,” ucap Fahrian.
Menurutnya, adanya OPD yang membuat kegiatan di luar daerah itu sangat bertolak belakang dengan perjuangan organisasi GPRKT. Apalagi, Fahrian mengaku mendapat informasi adanya kegiatan BPKAD beserta foto-fotonya di Makassar itu justru dari pejabat Kemendagri Jakarta yang ikut diundang.
“Saya disindir sama pejabat kemendagri, ini loh bikin rakor pejabat kaltim kok di makassar,” terang Fahrian.
Kegiatan di luar daerah seperti itu bukan pertama kali dilakukan oleh BPKAD Kaltim. Sebelumnya, tepatnya 12 September 2019, OPD yang sama menggelar kegiatan di Batu, Malang Jawa Timur. Kegiatan dengan tajuk “Sosialisasi Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah” itu dihadiri Wakil Gubernur Kaltim Hadi Mulyadi.
Dalam pemberitaan kegiatan itu di media siber niaga.asia menyebutkan, sosialisasi dilaksanakan bekerjasama dengan Direktorat BUMD, BLUD dan Barang Milik Daerah Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri RI dan DJKN Kanwil Kaltim dan Kaltara. Menurut Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Kaltim Sa’adudin, para pesertanya adalah para pengurus barang pengguna dan pembantu pengurus barang pengguna dari sejumlah perangkat daerah.
GPRKT mendesak Gubernur Kaltim Isran Noor menertibkan kegiatan-kegiatan OPD yang cenderung menghambur-hamburkan uang rakyat. Disaat pertumbuhan ekonomi Kaltim masih terpuruk, tapi OPD membelanjakan uangnya di luar provinsi.
“Ini contoh OPD yang tidak sensitif dengan kondisi keuangan di Kaltim. GPRKT akan tajam menyoroti hal-hal seperti ini,” tutupnya. #
Tag: Keuangan